Adi Warman: Ada Oknum Diinternal Polri yang Ingin Mengotori Lembaganya

“Ini sangat luar biasa dari segi ketegasan seorang Kapolri melakukan penindakan, kalau persitiwa peristiwa ini akibat akumulasi kesalahan kesalahan pimpinan Polri sebelumnya”

Mata-Hukum, Jakarta – Nasib Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Polri jadi pertaruhan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Ditambah lagi rentetan kasus tragedy berdarah Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan lebih dari seratus orang meregang nyawa. Tak hanya disitu, sekarang muncul kasus pejabat Polri terjerambab ke dalam kasus narkoba.

Kasus ini tidak tangung tanggung karena melibatkan seorang Jenderal dikepolisian yaitu mantan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Teddy Minahasa. Listyo dinilai bakal sulit mendapatkan kembali kepercayaan publik di sisa masa jabatannya sebagai Kapolri jika bersikap ragu-ragu dalam menuntaskan sejumlah kasus besar itu.

Saya rasa mulai dari Presiden sampai ke seluruh lapisan masyarakat sangat prihatin dengan kejadian kejadian yang menimpa institusi Polri belakangan ini. Menurut saya, semua bisa bicara dan berkomentar tentang apa yang terjadi ditubuh Kops Bhayangkara tersebut. “Masyarakat harus bisa melihat dan menilai secara obyektif, tegantung dari sudut mana dan siapa yang bersuara. bagi yang tidak suka dengan polisi pasti akan bersuara menjelekan polri. Jangankan salahnya, polisi berbuat benar saja tetap saja polisi itu jelek,” ungkap Adi Warman selaku Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) Republik Indonesia saat berbincang dengan Mata-Hukum dikantornya, Senin 24 Oktober 2022.

Tapi lanjut Adi, kita harus bijak melihat persoalan ditubuh Polri ini, kita harus objektif. Kejadian kejadian ini sesungguhnya itu merupakan akumulasi dari perisitiwa persitiwa yang lalu. Yang mana dalam sisi lainya ada ketegasan Kapolri yang luar biasa. Sejak Jenderal Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri satu tahun Sembilan bulan kurang lebih, berapa banyak jenderal polisi yang dicopot ditangan pa Sigit.

“Ini sangat luar biasa dari segi ketegasan seorang Kapolri melakukan penindakan, kalau persitiwa peristiwa ini akibat akumulasi kesalahan kesalahan pimpinan Polri sebelumnya,” ucapnya.

Tapi kata Adi, memang banyak yang bersuara seperti Polri sejak pisah dari TNI merasa wah sehingga euforia atau lupa diri da nada juga polri jelek sejak kepemimpinan si A misalnya. Tapi kalau bagi saya, bahwa apa yang terjadi saat ini ditubuh Polri itu bagian dari akumulasi da nada yang salah diinternal Polri, tapi bukan pejabat saat ini. Oleh karena itu lanjut Adi, mari kita lihat bersama dan mencermati dengan teliti apa yang salah dan yang terpenting bagi Polri saat ini adalah jangan euforia dan harus introspeksi diri.

“Saya yakin pa kapolri akan melakukan reformasi struktural dan kultural Polri segera dilakukan hal ini perlu demi meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadp Polri yang saat ini terjun bebas. Kilat tau sebelumnya Polri paling atas kepercayaan publik sebelum terjadi kasus Sambogate, sekarang terjun bebas ke peringkat paling bawah diantara lembaga penegak hukum lainya,” jelas Adi  

Saya melihat ujar Adi, ada oknum diinternal Polri yang tidak saying terhadap lembaganya itu sendiri, yang mengotori dirinya sendiri. “Baik disengaja atau tidak disengaja dengan perilaku seperti ada oknum isteri Kapolres tiktokan dengan megang uang banyak, hal hal semavaam itu mencederai rasa keadilan masyarakat, menimbulkan kecemburuan sisoal. Nah hal hal itu harus segera dibenahi oleh Kapolri,” ungkapnya

Terkait indeks kepercayaan publik yang turun dan gaya hidup mewah para pejabat Polri juga diungkap oleh Wakil Ketua komisi III DPR RI Fraksi Golkar Adies kadir. Saat itu Adies Kadir menyebutkan bahwa indkes kepercayaan masyarakat terhadap intitusi Polri sebelum terjadi kasus Sambogate hamper 80 persen. Namun setelah terjadinya kasus Sambogate kepercayaan masayarakt terhadap Polri turun dibawa 50 persen

Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, menyinggung soal hasil indeks kepercayaan kepada instusi Polri yang menurun. Menurutnya, hal itu tidak hanya disebabkan oleh adanya kasus tewasnya Brigadir J atau Ferdy Sambo tapi juga soal gaya hidup personel Polri.

Hal itu disampaikan Adies dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022 lalu.

“Masih teringat diingatan kami terkahir pengawasan dengan Polri tanggal 24 Januari 2022, saat itu komisi III memuja memuji luar biasa pada Polri yang saat itu indek kepercayaan masyarakat tertinggi dibandingkan aparat penegak hukum lain, 80 persen pada Polri,” kata Adies.

“Tapi dengan kasus ini, indeks kepercayaan padi Polri turun dibawah 50 persen,” sambungnya.

Menurutnya, penurunan itu menjadi pertanyaan. Sebab, penurunan indeks terjadi bukan hanya karena kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo tapi juga karena perilaku para personel Polri terutama di bawah.

Ia menyampaikan, berdasarkan penglihatannya kekinian perilaku Polri di tingkat bawah seperti raja kecil dengan gaya hidup mewah.

“Saya kenal Kapolri, Gatot, Agus, Agung, d Dofiri, Anang udah lama. Tiap komunikasi, prilaku hidupnya biasa-biasa aja, enggak ada perubahan. Tapi kalau lihat dibawah, tingkat Dir, Kapolres seperti raja kecil,” singgungnya.

“Kadang kami Whatsapp dan telepon enggak dijawab, barusan jadi Kapolres dan Dir, lalu liat gaya hidup mereka, udah mulai pakai cerutu, wine, mobil mewah. Lihat perilaku istri-istri, hermes tas gonta-ganti, sambungnya.

Adies mengaku tak akan menghalangi jika personel Polri di bawah memiliki gaya hidup mewah. Namun, kata dia, hal itu justru jadi sorotan masyarakat.

Untuk itu ia meminta agar perilaku tersebut dapat diubah. Menurutnya, kepercayaan Polri harus dipulihkan dan Polri harus solid.

“Ini yang harus diubah prilaku kawan-kawan untuk tingkatkan kembali kepercayaan masyarakat, dan perlihatkanlah kekompakan institusi agar enggak terpecah belah di polri. Makin solid dan kuat maka masyarakat liat ini wajah Polri kita. Jangan sampai terpecah belah nanti makin terpuruk. Jangan sampai penyidikan di masyarakat,” pungkasnya.