25.7 C
Jakarta
07/02/2025
Mata Hukum
Home » APBD Perubahan Provinsi Papua Barat Belum Disetujui karena Pemprov dengan DPR Tidak Konek
News

APBD Perubahan Provinsi Papua Barat Belum Disetujui karena Pemprov dengan DPR Tidak Konek

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw

“Hari ini APBD perubahan kita belum disetujui karena dengan DPR tidak konek. Komunikasi hari ini harus kita buka, sehingga saya sampaikan mari jangan kita diam tetapi kita harus bisa pusatkan pikiran dan memberikan pelayanan kepada masyarakat”

Mata-Hukum, Sorong – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dikalungi kain adat saat tiba di Aimas Convention Center (ACC) Kabupaten Sorong, Kamis 20 Oktober 2022. Gedung ACC Kabupaten Sorong dipakai untuk menggelar rapat kerja (Raker) bupati dan wali kota seluruh Provinsi Papua Barat.

Selain pengalungan kain adat, Paulus Waterpauw juga dipakaikan mahkota khas Papua. Selanjutnya, dua pelajar berbusana adat Papua langsung mengapiti Paulus Waterpauw dan memegang kedua tangannya saat masuk ke gedung ACC.

Dalam sambutanya Pj. Gubernur Papua Barat ( Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,  menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana disaat ini kita bisa mengahdiri Kegiatan pembukaan Rapat Kerja Bupati dan Walikota Se-provinsi Papua Barat. “Kegiatan yang kita laksanakan di Kab Sorong sebagai tuan rumah ini, bapak ibu bahwa Covid 19 tidak mengenal waktu dan lainnya oleh karena itu marilah kita terus berdoa dan bersyukur agar kita semua sehat dan baik baik dalam menjalani kehidupan,” ucapnya Waterpauw

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat disambut dengan tarian adat. (istimewa)

Serta kepada Pj. Bupati Sorong lanjuta Jenderal Waterpauw, saya ucapkan terimakasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, bahwa kita disini untuk memberikan nilai besar dalam pembangunan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Hari ini APBD perubahan kita belum disetujui karena dengan DPR tidak konek. Komunikasi hari ini harus kita buka, Mari bersama sama jangan kita diam tetapi kita harus bisa pusatkan pikiran dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ajaknya.

Saya minta para pimpinan lanjut Pj Gubernur, harus berpihak kepada masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa penyelenggaraan ini adalah milik rakyat oleh karena itu apa yang menjadi aspirasi masyarakat/rakyat kita sebagai pimpinan harus dapat cepat merespon akan aspirasi itu. Kepada para tokoh -tokoh yang ada juga harus dapat memberikan masukan dan lain-lain kepada para pimpinan daerah sehingga dapat menjadi evaluasi kita.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw (tengah) bersama para pejabat Forkompinda. (istimewa)

Apa yang menjadi aspirasi masyarakat DPRD akan siap menampung. Akan semua itu serta para pimpinan baik tingkat kota/kabupaten harus dapat mengorangkan orang.  “Dan hal ini penting serta kita disini adalah perwakilan yang ditempatkan pemerintah pusat didaerah untuk melayani masyarakat. Jangan kita pintar mengkritisi kebijakan tetapi dalam tindakan tidak ada,” tutur Jenderal Waterpauw.

Hal berikutnya yang saya sampaikan kata Waterpauw, bahwa hasil survei terkait dunia pendidikan di Papua Barat ada 68.000 anak-anak yang putus sekolah serta pertanyaan saya adalah apa guna kita para pimpinan yang duduk sebagai pejabat  dimasing-masing daerah. kita masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus kita kerjakan dengan hati, ada banyak faktor yang membuat mereka putus sekolah dan hal ini kita harus ketahui.

“Mari kita mencintai produk-produk lokal yang ada, dannkepads generasi muda harus mampu berkarya dalam menciptakan produk-produk baru,” tutupnya.

para pejabat Walikota dan Bupati yang hadir. (istimewa)

Pertemuan bupati dan wali kota se-Papua Barat itu juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Watipo. Dan berikut para pejabat yang hadir;

1. Brijen TNI Wawan Erawan,SE,MM ( Danrem 181/PVT )

2. Brigjen TNI T.S.P Silaban, SH, MH (Kabinda Papua Barat).

3. Brijen Pol Petrus Patrige R Renwarin,SH,.M.Si ( Waka Polda Papua Barat).

4. Laksma TNI Imam Musani, S.E, M.Si, M.Tr Opsla (Danlantamal XIV).

5. Kolonel Czi Ari Syariel,SE ( Kasiren Kasrem 181/PVT).

6. Kolonel Laut (P) Amir Firdaus (Kadispotmar Koarmada III).

7. Letkol Inf Tody Imansyah (Dandim 1802/Sorong).

8. Letkol Laut (P) Tri Eko Purnomo, S.H (Kaposda BIN Kab Sorong).

9. Mayor Inf Wilson.P (Pabung Kodim 1802/Sorong).

10. Kompol Emmy Fenityruma, S.Sos (Waka Polres Sorong).

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memainkan alat musik daerah. (istimewa)

11. Iptu P M H Manalu, ( Kapolsesk Aimas).

12. Para Bupati dan Walikota Se-Prov Papua Barat.

13. Orgenes Wonggor, A.Md.,( Ketua DPRD Prov Papua Barat).

14. Yan Piet Moso, S.Sos., M.Si (Pj. Bupati Sorong).

15. Drs Otto illahao,MA ( Tokoh intelektual).

16. Clif Japsenang,S.Sos,M.Si ( Sekda Kab Sorong).

17. Willem Marco Erari,SH,.MH ( Ketua Pengadilan Kota Sorong).

18. Pdt Demianus Osok,M.Th ( Ketua klasis GKI Mala Moi).

19. Drs.Agustinus Saa, M.Si (Tokoh intelektual Maybrat)

20. Para Sekda Bupati Walikota Se-Prov Papua. Barat.

21. Para Asisten Bupati Walikota Se-Prov Papua Barat.

22. Para Staf Ahli Bupati Walikota Se-Papau Barat.

23. Para pimpinan OPD Kab Sorong.

24. Para kepala Distrik Se-Kab Sorong.

para pejabat yang hadir. (istimewa)

25. Markus Matana, S.H (Ketua IKT Kab Sorong).

26. Karlos Kalasuat, S.T (Ketua KNPI Kab Sorong).

27. Dr. Ombusma Propinsi Papua barat (Narasumber).

28. H. Ja’far Hatapayo, S.Pd (FKUB Kab Sorong).

Berita Terkait

Kejaksaan Agung Menyetujui 39 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Farid Bima

Upaya Pembunuhan Karakter Terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin Secara Masif

Farid Bima

Isu Reshuffle Kian Santer, Jokowi Gelar Rapat Tanpa Menteri dari NasDem

Farid Bima

Leave a Comment