Mata Hukum, Jakarta – Pagi itu, suasana di Istana Negara terasa lebih lengang dari biasanya. Pemimpin Negara duduk di ruang kerjanya, membaca laporan tentang retret kepala daerah di Magelang. Namun, ada satu hal yang janggal: daftar kehadiran ternyata bolong di beberapa bagian. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata kepala daerah dari PDI-P tidak hadir. Pemimpin Negara menghela napas panjang, lalu memanggil Penasehat Senior Bidang Politik dan Keamanan.
“Pak, ada apa ini? Kok banyak kepala daerah nggak ikut retret?” tanya Pemimpin Negara sambil mengerutkan kening.
Penasehat Senior, yang sudah siap dengan jawabannya, menyodorkan secarik kertas. “Pak, ini ada surat instruksi dari Pimpinan Partai Besar bernomor 7294/IN/DPP/II/2025. Intinya, mereka diminta untuk tidak hadir dalam retret.”
Pemimpin Negara membaca surat itu, lalu tersenyum tipis. “Jadi mereka lebih takut sama surat ini daripada sama saya?”
Penasehat Senior tertawa kecil. “Bukan begitu, Pak. Mungkin mereka sedang menjalankan strategi partai. Kita harus lihat ini sebagai tantangan, bukan hambatan.”
Pemimpin Negara mengangguk. “Baiklah. Kalau begitu, kita cari cara lain untuk memastikan mereka tetap mendapat arahan strategis. Gimana kalau kita bikin forum khusus buat mereka?”
Penasehat Senior berpikir sejenak, lalu menjawab, “Bisa, Pak. Kita bisa adakan pertemuan virtual, atau mungkin kirim tim ke daerah-daerah mereka. Bagaimanapun, mereka tetap punya kewajiban menjalankan kebijakan nasional.”
Pemimpin Negara mengangguk lagi. “Nah, itu baru solusi. Tapi tetap saja, saya penasaran. Apa alasan sebenarnya mereka nggak datang?”
Penasehat Senior tertawa. “Mungkin karena mereka belum sempat pesan tiket ke Magelang, Pak!”
Di ruangan itu, mereka tertawa kecil, tetapi mereka tahu bahwa persoalan ini bukan sekadar lelucon. Stabilitas pemerintahan harus tetap dijaga. Pemimpin Negara pun menambahkan, “Kalau perlu, kita bikin aturan baru: kalau ada retret lagi, tiket mereka kita yang bayarin!”
Pesan Moral yang saya sampaikan melalui cerita ini adalah :
Dalam dunia politik, perbedaan strategi antar partai adalah hal yang lumrah. Namun, tugas utama kepala daerah tetaplah melayani rakyat dan memastikan program nasional berjalan baik. Jangan sampai urusan politik menghambat pembangunan. Kalau ada retret atau pembekalan, hadiri saja—toh ilmunya buat kepentingan bersama!”🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Semangat Pagi, Selamat Berakhir Pekan. “Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia Yang Hebat Ini”. Salam Sinergi🙏🏼🇮🇩💗
DR. H. Adi Warman, S.H., M.H., MBA. / Pakar Hukum – Pengamat Politik dan Keamanan.
