Darurat Mafia Tanah “Negara Harus Turut Serta Melawan Mafia Tanah”

0

Mata Hukum, Jakarta – Di segelnya bangunan tanpa Ijin di daerah Kelurahan Pakojan ,Kecamatan Pinang , Kota Tangerang beberapa waktu lalu adalah bentuk bahwa Negara (Pemerintah) lewat Satpol Pamong Praja ikut terlibat dalam melawan praktek-praktek Mafia tanah. Mafia tanah yang dimaksud adalah terhadap oknum ( berinisial M) yang mendiami tanah dan menguasai lahan. . Sementara terhadap oknum inipun sebenarnya sedang mengalami proses pidana (sudah menjadi Tersangka) dan saat ini kasusnya sedang bergulir di Kejaksaan Kota Tangerang. Penyegelan yang dimohonkan oleh pemilik tanah yang sah adalah atas bangunan yang didirikan oleh oknum tersebut. Pendirian bangunan yang tanpa seijin pejabat yang berwenang serta tanpa melalui prosedur yang benar, dilakukan oleh oknum M dengan maksud untuk mendapatkan manfaat dan mengambil keuntungan dari penguasaan lahan tersebut. Selain itu, tanpa seijin pemilik lahan , oknum M telah memakai lahan tersebut untuk kegiatan ormas yaitu Laskar Merah Putih.

Permohonan untuk menyegel lahan tersebut diajukan oleh Pemohon karena dikhawatirkan lahan tersebut dimanfaat kan oleh M untuk hal – hal yang dapat mengundang keresahan serta kekhawatiran dimasyarakat. Permohonan penyegelan ini pun berliku-liku jalannya, termasuk adanya intervensi dari pihak Penguasa serta oknum yang diduga sebagai pengacara yang dekat dengan kalangan pemerintahan dan organisasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya penyegelan. Namun akhirnya semua itu dapat dipatahkan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemilik lahan bersama kuasa hukumnya dengan menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku (dalam hal ini Perda Kota Tangerang).


Kronologinya sebagai berikut, oknum berinisial M ini adalah awalnya sebagai penyewa tanah yang menyewa kepada pemilik tanah yang terdahulu. Namun ketika kepemilikan berpindah kepada pemilik yang baru, (pemilik saat ini) ia tidak mau mengakui kepemilikan tersebut. Oknum M ini dengan sengaja tetap berada di lahan tersebut , menguasai dan melakukan semua aktifitas dengan organisasi dan teman-temannya dilahan tersebut, tanpa pernah memberikan kesempatan kepada pemilik yang baru untuk berada didalam lahan tersebut. Oknum M ini pun tidak pernah membayar uang sewa kepada pemilik tanah yang baru. Keadaan ini menimbulkan kerugian dipihak pemilik tanah . Hingga berujung pelaporan ke Polres Kota Tangerang, atas Pasal yang disangkakan kepada oknum M ini yaitu dengan memasuki pekarangan tanpa ijin.

Terhadap pelaporan ini pun oknum M ini berdalih bahwa ia melakukan dengan penyewaan atas tanah tersebut dengan orang lain yang dia rancang sendiri seolah-olah sebagai pemilik tanah. Bahkan oknum M ini pun menyewakan tanah terebut kepada orang lain lagi dan memungut uang sewa nya . Selain itu, oknum ini pun selalu aktif dengan ormasnya diatas lahan tersebut dan menyalahgunakan lahan untuk kepentingan pribadinya. Terhadap oknum ini harus dihukum atas kelakukannya yang sangat merugikan pihak lain dan menciderai hukum yang ada di negara ini, yang dimana bahwa hak-hak kepemilikan tanah sangat-sangat di lindungi. Mengenai hal ini Oknum M ini yang saat ini sudah berstatus Tersangka, dan Kejaksaan juga telah menerima berkas dan dan saat ini masih di pelajari untuk segera ditetapkan P-21nya untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Mengenai hal ini juga kami telah bersurat ke JAMWAS KEJAKSAAN AGUNG untuk mengawal kasus ini untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan.

Bersamaan dengan hal tersebut kami juga melaporkan kepada Pihak SatPol PP Kota Tangerang atas bangunan yang didirikan oknum M ini di atas tanah tersebut yang tanpa adanya ijin mendirikan Bangunan (Gudang dan bangunan semi permanen). Hambatan-hambatan juga dilakukan M ini dengan melakukan intervensi ke pihak Satpol PP oleh seseorang yang diduga berinisial “ Y “ dan “F” diduga beberapa kali hingga kepada petinggi-petinggi di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang untuk menunda penyegelan atas pendirian bangunan diatas tersebut . PIhak pemilik melalui kuasa hukumnya juga telah bersurat kepada Inspektorat KeMendagri, KPK hingga Ombusman RI untuk mengawal penyegelan ini.

Dan , Alhamdulilah pada hari Kami , tanggal 20 Juni 2024 lalu, terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut telah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP Kota Tangerang. Dan kami sangat mengapresiasi kinerja Pemerintahan kota Tangerang khususnya SATPOL PP Kota Tangerang yang Peka terhadap suara Rakyat atas Zolim yang dilakukan oknum M dan kroni-kroni nya untuk menguasai tanah dan menyerobot tanah secara Ugal-Ugalan di jalan Rasuna Said, Kelurahan Pakojan , Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Semoga hal ini menjadi bagian dari salan satu Tindakan Pemerintah dalam MELAWAN MAFIA TANAH yang disemangati oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN oleh Bapak AHY untuk tidak tunduk terhadap MAFIA TANAH. Harus terus diLawan, ujar Maradona Sinuraya, SH, MH sebagai kuasa hukum pemilik taah yang telah mengawal kasus ini selama 2 tahun lamanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *