Dinilai Inkonsisten dan Mengancam Eksistensi Koperasi, Permenkop No 6/2023 Akan Digugat SP-TKBMI

0

Mata-Hukum, Jakarta — Peraturan Menteri Koperasi No 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan mengandung inkonsistensi prinsipil dan kejanggalan yang mendasar (prinsipil). Peraturan yang sedianya dimaksudkan untuk melindungi eksistensi dan meningkatkan kinerja koperasi TKBM, namun dalam penjabarannya terselip pasal-pasal sanksi yang justru mengancam keberadaan koperasi. Padahal semestinya pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan melindungi koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa.

Hal itu terungkap dalam Informal Focus Discussion yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia [DPP SP-TKBMI] pada hari Minggu lalu (22/10). Diskusi yang dihadiri 12 anggota koperasi TKBM itu khusus membahas terkait akan diberlakukannya Permenkop No 6 Tahun 2023 tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Agoes Budianto yang baru saja ditugaskan sebagai pejabat sementara ketua umum DPP SP-TKBMI menggantikan Alm. Djajang M. Zakaria menyampaikan hal-hal yang inkonsisten dan kontroversial pada peraturan tersebut.

“Ada contradictory content. Terdapat pasal yang bertentangan dengan dasar dan niatan aturan tersebut dibuat,” ungkap Agoes.

Ketika ditanya kenapa Permenkop tersebut harus digugat, Agoes yang didampingi Sekretaris Umum SPTKBMI Syukur Achmad Al Bantani menjelaskan:

“Pertama kami menilai bahwa Permenkop No. 6/2023 tersebut tidak sejalan dengan semangat Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan semangat bagi koperasi. Dalam Pasal 33 Ayat (1) ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan Pasal 33 Ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Kedua, Permenkop No. 6/2023 sebagai turunan dari PP. No. 7/2021 yang nyata dan jelas dari judul Permenkopnya itu Perlindungan tapi justru tidak mempunyai nilai perlindungan. Malah sebaliknya, memasukkan pasal yang mengancam eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan.

“Ini dapat dilihat dari Bab IX pasal 24 Sanksi Administratif dalam Permenkop tersebut,” tegas Agoes dengan nada kecewa sambil memperlihatkan lembaran Permenkop No. 6/2023.

“Menurut kami, sanksi administratif sampai dengan membubarkan Koperasi TKBM adalah bentuk dari sikap yang tak sejalan dengan semangat Konstitusi dan TAP MPR RI Nomor: XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menjadi landasan pengembangan koperasi Indonesia, serta PP. No. 7/2023. Dan kami sangat menyayangkan hal ini.”

Bukan itu saja, SPTKBMI juga akan meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk tetap menggunakan kata “Kemudahan” di judul Permenkop No. 6/2023 sebagaimana bunyi judul PP. No. 7 Tahun 2021.

“Kami mempertanyakan kenapa kata “Kemudahan” itu harus dihilangkan? Ada apa dan kenapa?” ungkap Agoes lagi.

Agoes yang juga mantan sekretaris Induk Koperasi TKBM Pelabuhan menyatakan akan menggugat Permenkop No. 6 Tahun 2023 yang akan diberlakukan pada bulan November 2023 mendatang.

jotz/asa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *