Dirdik KPK Brigjen Asep Mengundurkan Diri Buntut Polemik OTT Korupsi Basarnas

0

“Sebagai pertanggungjawaban saya selaku Direktur Penyidikan dan Plt. Deputi Penindakan, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri karena tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan Plt. Deputi Penindakan”

Mata-Hukum, Jakarta – Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya Direktur Penyidikan sekaligus Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai polemik Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Basarnas RI yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.


Dari informasi yang beredar, bahwa pengunduran diri Asep disampaikan melalui aplikasi pesan singkat. Surat resmi disebut menyusul pada Senin 31 Juli 2023 nanti.

“Sehubungan dengan polemik terkait OTT di Basarnas dan hasil pertemuan dengan jajaran Pom TNI beserta PJU Mabes TNI di mana kesimpulannya dalam pelaksanaan OTT dan penetapan tersangka penyidik melakukan kekhilafan dan sudah dipublikasikan di media,” demikian bunyi pesan dari Brigjen Pol Asep.

Sebagai pertanggungjawaban saya selaku Direktur Penyidikan dan Plt. Deputi Penindakan, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri karena tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan Plt. Deputi Penindakan. Surat resmi akan saya sampaikan hari Senin,” sambungnya.

Sumber internal KPK lainnya turut mengonfirmasi isi pesan tersebut kepada awak media.

Dalam pesan tertulis itu, Asep menegaskan apa yang telah dilakukan dirinya serta rekan penyelidik, penyidik dan penuntut umum semata-mata dalam rangka memberantas korupsi.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada rombongan Puspom TNI atas polemik penanganan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI.

Johanis menyatakan terdapat kekhilafan dari tim penyelidik saat melakukan OTT.

Mengacu kepada Undang-undang, Johanis menjelaskan lembaga peradilan terdiri dari empat yakni militer, umum, agama dan Tata Usaha Negara (TUN).

Ia mengatakan peradilan militer khusus untuk anggota militer, sedangkan peradilan umum untuk sipil.

“Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer,” ujar Johanis setelah pertemuan dengan jajaran Puspom TNI di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat 28 Juli 2023 sore.

“Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI, atas kekhilafan ini kami mohon dimaafkan,” tandasnya.

KPK sebelumnya menetapkan dan mengumumkan total lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2023 di Basarnas RI.

Mereka ialah Kabasarnas RI periode 2021-2023 Henri Alfiandi; Anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Henri bersama dan melalui Afri Budi diduga menerima suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek.

Penentuan tersangka tersebut diperoleh KPK setelah melakukan gelar perkara atau ekspose menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Basarnas di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi, pada Selasa 25 Juli 2023 lalu.

Mantan Jubir KPK, Febri Diansyah Sebut Ada 7 Tahap OTT KPK: Pimpinan Tahu Siapa Saja Tersangkanya

Belakangan ramai diperbincangkan bahwa TNI memprotes penetapan tersangka dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Basarnas yang berstatus anggota TNI. Sebab, penetapan tersangka terhadap anggota TNI dinilai seharusnya dilakukan oleh pihak TNI itu sendiri, bukan KPK.
Pimpinan KPK juga menilai Tim OTT melakukan kesalahan. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bahkan menyebut ada kekhilafan. Prahara ini juga membuat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengajukan pengunduran diri.


Polemik ini juga turut menyita perhatian Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Dia mengatakan, ada 7 tahap dalam OTT KPK yang dilakukan secara berhati-hati dan penuh pertanggungjawaban.
“Awalnya saya agak enggan karena sudah begitu ramai komentar. Tapi agar bisa melihat lebih objektif, ada baiknya informasi yang bersifat terbuka saya sampaikan. Tahap 1: OTT terjadi,” kata Febri saat berbincang, pada Jumat 28 Juli 2023.


“Pada tahap 1, sifatnya masih rahasia. Bahkan dulu Jubir KPK kadang tidak mengetahui kegiatan tangkap tangan tersebut. Pimpinan tahu nggak? Sampai saya pamit dari KPK, selalu ada Pimpinan yang mengetahui peristiwa OTT, apalagi jika sudah ada orang yang dibawa ke gedung KPK atau kantor lain terdekat,” lanjut Febri.


Febri menuturkan, OTT yang dilakukan pada tahap penyelidikan hasil koordinasi dengan Jaksa. Tanpa harus menunggu kasus naik ke penyidikan. Inilah keuntungan KPK yang kadang belum semua orang memahaminya.
“Banyak yang nggak paham, OTT terjadi di tahap penyelidikan. Tapi d dalam proses lidik ini, sudah dilakukan koordinasi dengan penyidik or bahkan Jaksa (Penuntut Umum). Ini keuntungan KPK karena semua di 1 atap. Jadi kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat/mengetahui tadi (kena OTT),” ungkapnya.


Menurut Febri, pada tahap 1 ini juga sudah diketahui oleh pimpinan KPK. Bahkan, penyidik KPK mengetahui apakah pelakunya masuk dalam ranah kewenangan penindakan atau tidak.
“Hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan ke atas dan dievaluasi, apakah benar sangkaan awal dugaan korupsi atau tidak. Dan juga apakah pelakunya Penyelenggara Negara atau Penegak Hukum yang jadi kewenangan KPK atau tidak. KPK punya batas waktu 24 jam sejak seseorang dibawa & diperiksa,” ujarnya.


Selanjutnya pada tahap kedua, Febri menyebut upaya penindakan atau OTT diumumkan ke publik. Ini untuk mencegah adanya pihak yang mengaku penyidik KPK.
“Tahap 2: mengkonfirmasi ke publik bahwa ada tim KPK yang s sedang bekerja. Kenapa harus konfirmasi? Dulu ada debat memang, tapi karena ada orang yang dibawa penyelidik ke kantor KPK/APH lain, apalagi bisa lewat tengah malam, & meminimalisir pihak-pihak yang mengaku-ngaku KPK, maka diputuskan informasi awal disampaikan. Sekadar mengkonfirmasi ada kegiatan KPK. Tanpa menyebut nama,” urai Febri.


Gelar Perkara
Pada tahap ketiga ini, lanjut Febri, KPK melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa saja tersangka, barang bukti hingga status yang diperiksa.
“Tahap 3: gelar perkara. Meskipun tim Penyelidik sudah berhari-hari di lapangan, kemudian melakukan pemeriksaan dalam waktu maksimal 24 jam, ada kewajiban untuk segera menentukan status pihak yang dibawa/diperiksa. Maka dilakukan ekspose atau gelar perkara. Siapa saja yang hadir di ekspose tersebut?,” ujarnya.


“Pihak yang hadir di Ekspose itu lengkap. Mulai dari Penyelidik, Penyidik, JPU, Pimpinan & tentu ada Tim Humas/Jubir. Penyelidik akan memaparkan temuan, bukti, analisis & rekomendasi pada Pimpinan & peserta. Kemudian Penyidik & JPU menanggapi. Bisa saling tanya-jawab untuk menguji bukti-bukti,” lanjut Febri.


“Dalam ekspose tersebut, bukti & dugaan keterlibatan seseorang bisa dipertanyakan & dikuliti. Kadang bahkan bisa terjadi perbedaan pendapat & sikap antar peserta ekspose. Tapi sebagai atasan tertinggi, maka Pimpinan yang memutuskan apakah perkara naik penyidikan & siapa saja tersangkanya,” tambahnya.


Tahap 4-5: Pimpinan KPK Keluarkan Sprin


Setelah melakukan gelar perkara, Febri menyebut, pimpinan KPK memutuskan siapa saja tersangkanya. Pada tahap ini pimpinan KPK lah yang mengambil keputusan penuh.
“Tahap 4: Pimpinan KPK memutuskan apakah perkara OTT naik ke tingkat Penyidikan dan siapa saja tersangkanya. Yang memutuskan pasti Pimpinan, bukan Deputi, Direktur apalagi Penyelidik,” ujarnya.


“Tahap 5: penerbitan Sprindik & Sprinham, serta pemeriksaan tersangka & saksi-saksi di tahap Penyidikan,” lanjut Febri.
Tahap Terakhir: Konferensi Pers Hasil OTT hingga Pengembalian Saksi
Untuk tahap 6, kata Febri, KPK lewat juru bicaranya mengumumkan hasil OTT seperti yang dilakukan dalam penangkapan pejabat Basarnas. Tersangka dan alat bukti dipajang.
“Tahap 6: Konferensi Pers hasil OTT. Tahapan ini dilakukan sebagai pemenuhan hak publik sekaligus kewajiban KPK pada masyarakat. Sekarang Saya lihat, tersangka sekaligus “dipajang” di depan. Pengumuman dilakukan oleh Pimpinan KPK didampingi pejabat terkait,” bebernya.
Sedangkan untuk tahap ketujuh, tersangka dimasukkan ke dalam tahanan. Sementara saksi dikembalikan.
Dari rangkaian tersebut, lanjut Febri, pimpinan KPK mengetahui pasti penindakan yang dilakukan penyidik. Febri tak ingin menanggapi siapa yang harus bertanggung jawab apakah penyidik atau pimpinan KPK dalam penindakan pejabat Basarnas tersebut.


“Tahap 7: penahanan tersangka & pengembalian saksi-saksi yang diperiksa sebelumnya. Saya cukup meyakini pada tahap 1-7, Pimpinan KPK mengetahui dan bukan wajib mengambil keputusan,” imbuhnya.


“Cukup sampai di sini, silakan dinilai sendiri siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hasil sebuah OTT,” tandasnya.

Dari berbagai sumber/matahukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *