Dukung Revisi UU Desa, Junimart Girsang Minta Organisasi Kepala Desa Satu Suara
“Junimart Girsang: Sejumlah bupati yang terkesan sengaja menunda-nunda penyelengaraan Pilkades di daerahnya dengan tujuan menjadikan jabatan para kepala desa sebagai alat politiknya”
Mata-Hukum, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyarankan agar organisasi aparatur desa di Indonesia bersatu membentuk satu wadah guna mendorong terwujudnya revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
Menurutnya, keberadaan organisasi aparatur desa yang lebih dari satu di Indonesia dapat berdampak terhadap perbedaan pandangan menyikapi urgensinya revisi UU Desa.
“Kenapa semua organisasi ini tidak bersatu saja supaya perjuangan revisi UU Desa ini bisa satu suara,” ujar Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), AKSI, PAPDESI, pada Kamis 12 Januari 2023.
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Apdesi dan lainnya yang meminta dilakukannya revisi UU Desa sepanjang seluruh organisasi yang ada dapat bersikap satu suara.
Dalan kesempatan tersebut Junimart juga mengatakan ada hal paling krusial dalam revisi UU Desa, salah satunya terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa.
“Saya sepakat dengan usulan Apdesi yang menginginkan perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun, tetapi dengan batas maksimal dua periode saja,” tegas Junimart.
Dia menjelaskan perpanjangan masa jabatan itu menjadi penting dengan alasan untuk kesinambungan pembangunan desa.
Junimart juga menyoroti adanya penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang sering kali menjadi penyebab tertundanya pembangunan desa.
Jika penundaan Pilkades berlarut-larut, maka jabatan kepala desa terpaksa dipimpin penjabat sementara dari ASN dan hal ini berdampak berhentinya program pembangunan desa tentunya,” jelas Junimart.
Dia turut menyoroti sejumlah bupati yang terkesan sengaja menunda-nunda penyelengaraan Pilkades di daerahnya dengan tujuan menjadikan jabatan para kepala desa sebagai alat politiknya.
“Mendagri harus segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati agar tidak menunda-nunda penyelenggaraan Pilkades,” pinta Junimart Girsang.
