Jaksa Agung ST Burhanuddin Apresiasi Kolaborasi KemenPAN-RB Perkuat Lembaga Kejaksaan

0

‘Beberapa hal strategis yang dibahas dalam pertemuan Jaksa Agung ST Burhanudin dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas ialah pembentukan koordinator pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer”

Mata-Hukum, Jakarta – Jaksa Agung RI St Burhanuddin mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan RI dan Kementerian PAN-RB. Kedua lembaga melakukan pertemuan untuk menyepakati upaya penguatan kelembagaan kejaksaan, serta penguatan digitalisasi, reformasi birokrasi, hingga penataan sumber daya manusia (SDM).


“Bersama Kementerian PAN-RB, kami membahas upaya penguatan kelembagaan, digitalisasi, reformasi birokrasi, dan SDM. Semuanya diperlukan untuk terus meningkatkan kinerja Kejaksaan,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, pada Jumat 27 Oktober 2023.

Adapun beberapa hal strategis yang dibahas dalam pertemuan antara Jaksa Agung ST Burhanudin dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas ialah pembentukan koordinator pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, peningkatan status unit organisasi dari Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset, hingga penambahan lingkup tugas pada beberapa unit organisasi di sejumlah Jaksa Agung Muda.

Anas menjelaskan ada beberapa penguatan dari segi desain kelembagaan di Kejaksaan. Misalnya, tentang Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan yang secara fungsi berperan sebagai techno structure untuk menunjang operating core Kejaksaan.

“Ke depan sesuai arahan Presiden Jokowi, bisa berjalan optimal. Soal pemulihan aset itu kita perkuat kapasitas kelembagaannya dari Pusat ke Badan, dari eselon II ke eselon I,” kata Anas yang juga mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengatakan kajian dukungan penguatan kelembagaan Kejaksaan telah dituntaskan Kementerian PANRB. Begitu pun dengan harmonisasinya yang sudah dituntaskan Kementerian Hukum dan HAM. Harapannya, awal pekan depan kajian ini bisa segera diusulkan menjadi Rancangan Peraturan Presiden.

Lebih lanjut, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal strategis lain, mulai dari penataan kelembagaan sejumlah kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri.

“Hal ini dilakukan untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan di semua tingkatan. Misalnya sudah kita sepakati pembentukan cabang kejaksaan negeri Nunukan di Pulau Sebatik, yang cukup urgen karena menyelesaikan permasalahan dan memberi edukasi hukum di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia,” papar Anas.

Anas juga menegaskan pihaknya mendukung upaya penguatan kelembagaan di Kejaksaan. Ia pun mengapresiasi kiprah Kejaksaan, termasuk dalam hal digitalisasi yang cukup progresif.

“Ada banyak progres digitalisasi di Kejaksaan. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi dalam konteks arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tuturnya.

“Kementerian PANRB mendukung upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan, tentang susunan organisasi dan tata kerja, termasuk dalam konteks Rancangan Perpres yang mengatur organisasi tata kerja Kejaksaan,” jelas Anas.

Dukung Badan Pemulihan Aset Segera Dibentuk, Ini Harapan MenPAN-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung pembentukan Badan Pemulihan Aset dari sebelumnya Pusat Pemulihan Aset. Menurutnya, penguatan kelembagaan tersebut dapat mendukung upaya pengembalian aset ke negara secara lebih masif.
Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung St Burhanuddin hari ini. Diketahui, saat ini Kejagung tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung menjadi sebuah badan tersendiri. Ke depan badan ini akan bertugas untuk menyelenggarakan penelusuran dan pengembalian aset perolehan pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dari desain kelembagaan, ada penguatan soal Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan yang sebelumnya hanya Pusat Pemulihan Aset. Ini secara kapasitas kelembagaan lebih kuat, dari eselon II ke eselon I. Fungsinya sebagai technostructure untuk menunjang operating core Kejaksaan bisa semakin optimal,” ujar Anas.

Anas menyebut Kejaksaan Agung selama ini telah menorehkan kinerja yang progresif dalam upaya pemulihan aset. Tercatat sudah ribuan aset hasil tindak berbagai jenis pidana yang telah ditangani. Dia mengatakan Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penindakan terhadap subjek hukum perseorangan dan subjek korporasi, meski masih menghadapi sejumlah kendala teknis.

“Nah ini yang kini kita bahas mendalam agar semuanya optimal. Tadi Pak Jaksa Agung secara progresif sudah menyampaikan hasil penelusuran dan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Ada yang ribuan hektare, ada pabrik, dan sebagainya, yang disita. Pemulihannya harus optimal untuk negara, dan ini nanti bisa dimaksimalkan oleh Badan Pemulihan Aset yang telah kami setujui peningkatan kelembagaannya,” ujar Anas.

Tercatat pada tahun 2022 Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah mengembalikan kerugian negara hingga Rp2,04 triliun. Peningkatan status Badan Pemulihan Aset dari sebelumnya Pusat Pemulihan Aset, berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan birokrasi yang panjang. Dengan begitu pertukaran data dan informasi dapat semakin efektif.

Sementara itu, Jaksa Agung St Burhanuddin menyampaikan kolaborasi dengan Kementerian PANRB adalah bagian dari penguatan kelembagaan Kejaksaan.

“Pagi ini kami bertemu dengan Pak Menteri dan membahas beberapa hal. Dan hasilnya juga cukup dapat memberikan harapan kepada kami. Semuanya dilakukan untuk peningkatan kinerja Kejaksaan,” ujar Burhanuddin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *