“Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha dalam negeri”
Mata-Hukum, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengingatkan jajaranya bahwa kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha dalam negeri. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dikutip dari media sosial Instagramnya pada, Selasa 8 November 2022.
“kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga iklim investasi,” arahan Jaksa Agung
Dalam kesempatan tersebut Jaksa Agung juga mengingatkan kembali terkait peran kejaksaan dalam membantu menjaga iklim investasi itu sesuai dengan apa yang telah di bahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia di tahun 2019 lalu.
Dalam hal kepengurusan perijinan investasi kata Jaksa Agung, pihak nya meyakinkan para investor bahwa kejaksaan akan menindak tegas terkait kasus pungutan liar (pungli) dalam hal kepengurusan perizinan investasi.
“Saya menegaskan bahwa kejaksaan akan menindak tegas terkait kasus pungutan liar dalam hal kepengurusan perizinan investasi,” tegas ST Burhanuddin.
Jokowi Minta Aparat Hukum Tak Gigit-gigit Investor dan Pelaku Usaha
Untuk diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menterinya untuk memberi jaminan hukum bagi pelaku usaha hingga BUMN. Dia meminta agar aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan para investor.
“Banyak masalah investasi yang antre tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya. Kemudian juga para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum, tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit, sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan karena banyak orang yang enggak senang dengan pemnbangunan itu,” kata Jokowi.
Hal itu dia sampaikan saat membuka rapat terbatas dengan jajaran Kemenko Polhukam di Istana Kepresiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober 2019 lalu. Dia meminta Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK memastikan hukum menjamin keberanian investor.
Dalam kesemapatan itu, Jokowi mengingatkan jangan sampai aparat hukum dibajak oleh mafia hingga program-proram tidak berjalan. Dia siap melawan para mafia itu.
“Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. enggak. Ini harus kita balik hal ini,” ucapnya.
Dia meminta aparat penegak hukum mendukung program-program strategis pemerintah. Jangan sampai kesalahan yang tidak ada dicari-cari.
“Jadi instrumen dan aparat hukum kita harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, BUMN, birokrasi untuk inovasi yang jelas tidak ada niat jahatnya. Jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya mens rea. Yang tidak ada niat melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya silakan diselesaikan,” tegas Jokowi.
