10/02/2025
Mata Hukum
Home » Jaksa Tuntut Para Terdakwa Kasus Korupsi Migor 7 Hingga 12 Tahun Penjara
Tipikor

Jaksa Tuntut Para Terdakwa Kasus Korupsi Migor 7 Hingga 12 Tahun Penjara

“Kelimanya diduga memperkaya sejumlah korporasi yakni pertama, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia,seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064”

Para terdakwa kasus minyak goreng saat menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh JPU. (Istimewa)

Mata-Hukum, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari ini membacakan tuntutan bagi para terdakwa kasus dugaan korupsi minyak goreng. Salah satunya adalah eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Indra dengan hukuman 7 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Indra menurut Jaksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau minyak goreng dan turunannya di Kementerian Perdagangan.

“Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana dengan pidana penjara selama 7 tahun dan menjatuhkan denda Rp1 miliar bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan,” kata JPU Kejaksaan Agung Zulkipli di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 22 Desember 2022.

Para Terdakwa kasus minyak goreng. (Istimewa)

Menurut jaksa, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung pemerintah memberantas korupsi. “Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat luas dan menghilangkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menimbulkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang sangat besar,” kata Jaksa Zulkipli.

Sebelumnya, Indra Sari didakwa berdasarkan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor

Sedangkan hal yang meringankan dalam perbuatan Indra Sari adalah ia dinilai tidak menikmati hasil kejahatan, belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Dalam perkara dugaan korupsi minyak goreng ini ada lima terdakwa. Mereka adalah, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor yang dituntut 12 tahun penjara.

Sementara Senior Manager Corporate Affair PT.Victorindo Alam Lestari Stanley Ma dituntut 10 tahun penjara.

Lalu General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang dituntut 11 tahun penjara.

Untuk Penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei dituntut 8 tahun penjara.

Terakhir mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana dituntut 7 tahun penjara.

Kelimanya diduga memperkaya sejumlah korporasi yakni pertama, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia,seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064.

Kedua, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas – Fuji, PT Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT. Wira Inno Mas, seluruhnya sejumlah Rp626.630.516.604.

Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei

Ketiga, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau yaitu dari PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Permata Hijau Sawit, dan PT Pelita

Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp124.418.318.216

Sehingga perbuatan kelima terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dengan rincian.

Pertama, merugikan keuangan negara seluruhnya Rp6.047.645.700.000 hasil audit BPKP BPKP Nomor: PE.03/SR – 511/ D5/01/2022 Tanggal 18 Juli 2022. Dari kerugian negara tersebut, terdapat kerugian negara sebesar

Rp2.952.526.912.294,45 yang merupakan beban kerugian yang ditanggung pemerintah dari diterbitkannya PE atas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar (Rp1.658.195.109.817,11), Grup Permata Hijau (Rp186.430.960.865,26) dan Grup Musim Mas (Rp1.107.900.841.612,08).

Kedua, dampak kerugian perekonomian negara karena

memberikan dampak kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng yang menimbulkan beban tinggi terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan yang yang menggunakan bahan baku produk turunan CPO.

Berdasarkan Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada pada 15 Juli 2022,

terdapat kerugian perekonomian negara akibat kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng seluruhnya sebesar Rp10.960.141.557.673,- yang terdiri dari kerugian rumah tangga sebesar Rp1.351.911.733.986 dan kerugian dunia usaha Rp9.608.229.823.687.

Menanggapi tuntutan tersebut Indra Sari akan mengajukan pleidoi dalam sidang yang diagendakan pada 27 Desember 2022.

Berita Terkait

Kasus Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung, KPK Periksa Empat Hakim Agung

Farid Bima

Kasus Korupsi BAKTI Kominfo, Kejagung Periksa 5 Saksi Diantaranya Dirut Telokminfra Bastian Sembiring

Farid Bima

Kejagung Tangkap WP, Orang Kepercayaan Salah Satu Tersangka Korupsi BTS Kominfo

Farid Bima

Leave a Comment