26.2 C
Jakarta
23/01/2025
Mata Hukum
Home » Jambin Kejagung Hadir dalam Exit Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2022
News

Jambin Kejagung Hadir dalam Exit Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2022

“Pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Exit meeting merupakan tahapan keempat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa laporan keuangan instansi”

Mata-Hukum, Jakarta – Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Dr. Bambang Sugeng Rukmono hadir mewakili Jaksa Agung dalam kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, pada Rabu 24 Mei 2023 bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Adapun kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Exit meeting merupakan tahapan keempat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa laporan keuangan instansi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan agenda kegiatan ini adalah penyampaian tanggapan atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/LKPP Tahun 2022 dan penyampaian asersi final serta sekaligus Exit Meeting Pemeriksaan LKPP 2022.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bagian dari upaya terus menerus pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.


“Sesuai Surat Presiden RI Nomor: M.11/Pres/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat telah menyampaikan LKPP Tahun 2022 kepada BPK pada tanggal 28 Maret 2023 dengan status belum diperiksa (unaudited). Pemerintah menyampaikan apresiasi atas semua temuan dan rekomendasi perbaikannya,” ujar Menteri Keuangan.


Hadir dalam kegiatan ini yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc., Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M.

Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh, Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum., Wakil Menteri Agama Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha SE., MA., Ph.D, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Novie Riyanto Rahardjo, MSEA, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.,

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan Dr. Budi Prijono, S.T., M.M., C.Fr.A., Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian Negara RI Komjenpol Drs. Ahmad Dofiri, M. Si., serta Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berita Terkait

Dokter Tifa Dukung Puan Maharani Jadi Cawapres Anies atau Prabowo: 2029 Maju Jadi RI-1

Farid Bima

Ferry Irawan Ancam Polisikan Venna Melinda

iien soepomo

Demokrat Ungkap Isi Buku SBY ‘Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi’

Farid Bima

Leave a Comment