26.2 C
Jakarta
23/01/2025
Mata Hukum
Home » Kalangan DPR Minta WNA ‘Nakal’ di Bali Ditindak Tegas Demi Lindungi Wisata RI
KriminalNews

Kalangan DPR Minta WNA ‘Nakal’ di Bali Ditindak Tegas Demi Lindungi Wisata RI

“Kapolda Bali, Irjen Pol Putu: Jika justru masyarakat memviralkan tidak segan mempidanakan yang menyebarkan dan memviralkannya. “Akan kita proses kalau nantinya memenuhi unsur pelanggaran UU ITE”

Mata-Hukum, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) memicu keresahan di Bali. Andreas meminta agar para WNA yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia untuk ditindak tegas.


“Kita punya aparat hukum, tegakkan saja aturan yang berlaku, sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu WNA maupun WNI di wilayah Republik Indonesia ini, ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Andreas dalam keterangannya, pada Senin 29 Mei 2023.

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan banyak kejadian meresahkan yang melibatkan WNA di Bali. Terbaru, seorang turis asal Jerman viral lantaran nyelonong telanjang bulat naik panggung saat pementasan tari Bali di Puri Saraswati Ubud. WNA tersebut ribut dengan petugas tiket di tempat pertunjukan dan sempat merusak pintu masuk pementasan.

Andreas menilai martabat Indonesia harus dilindungi karena menyangkut pariwisata negara. Dia meminta pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan pemda untuk mengawasi kegiatan turis di Bali.

“Kita harus melindungi martabat Indonesia, karena ini menyangkut pariwisata negeri. Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan pembenahan sistem pengawasan terhadap WNA di Bali,” ucap Andreas.

Andreas mengatakan kemajuan pariwisata Bali didukung dengan tingkat kunjungan WNA tidak boleh mengabaikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat Indonesia sendiri, khususnya warga yang tinggal di Bali. Andreas menyebut, pengawasan terhadap WNA harus semakin ditingkatkan.

“Karena sebenarnya kan yang melakukan pelanggaran hanya segelintir WNA. Jangan sampai aksi-aksi mereka berdampak terhadap stigma seluruh WNA lain yang berada di Bali. Karena hal tersebut dapat berdampak ke pariwisata kita,” ucapnya.

Andreas juga menyebut, banyak WNA berkunjung ke Bali karena mempertimbangkan keindahan alam dan seni budaya di Pulau Dewata. Kenyamanan Bali sebagai destinasi wisata unggulan tidak boleh dirusak karena perilaku para WNA nakal.

“Bagaimana bisa Bali dirasakan sebagai destinasi wisata yang nyaman jika tidak aman? Maka ketegasan dan kedisiplinan aturan wisatawan yang diterapkan oleh Pemerintah punya peranan penting sehingga wisatawan tetap merasa nyaman saat berada di Bali,” sebut Andreas.

“Apabila tidak ada ketegasan dari pihak berwenang dan upaya pencegahan, wisatawan asing juga akan malas datang karena merasa khawatir akan keamanan dan kenyamanan mereka,” sambung Legislator dari Dapil NTT I itu.

Menurut Andreas, menjaga citra Bali dapat diawali dari sikap responsif pihak berwajib dan Pemerintah terhadap laporan warga. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk lebih jernih lagi melihat persoalan pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali.

“Jangan terlalu dibesar-besarkan menjadi isu politik yang bisa mengarah pada anti orang asing. Karena itu bisa merugikan dunia kepariwisataan kita. Pelanggaran yang dilakukan segelintir WNA tidak perlu digeneralisir,” tegasnya.

Andreas mengatakan persoalan WNA ‘nakal’ sebenarnya bukan hanya terjadi di Bali saja. Dia meminta kasus WNA ‘nakal’ di wilayah lain juga perlu ditindak.

“Kasus wisatawan atau orang asing bukan hanya bule. Ada juga WNA-WNA yang melakukan pelanggaran di Puncak, Bogor. Itu juga harus diatasi,” ungkap Andreas.

Politisi PDIP ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan WNA. Apabila ada indikasi pelanggaran WNA, Andreas mengimbau masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib atau pihak yang berkepentingan.

“Memviralkan peristiwa pelanggaran belum tentu menjadi jawaban terhadap semua masalah. Seluruh pihak memang perlu melakukan pengawasan, namun pengawasan harus didukung bukti. Jadi lebih baik dilaporkan sesuai tata cara yang benar sehingga aparat hukum bisa bertindak tegas,” sebutnya.

Andreas memastikan, Komisi X DPR RI yang salah satu tugas bidang kerjanya terkait pariwisata akan terus mengawal kasus-kasus WNA ‘nakal’.

“Kita harus mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Salah satu upaya DPR RI mencegah pelanggaran WNA adalah melalui jalur diplomasi parlemen. Harapannya, pemangku kebijakan negara-negara sahabat dapat mengedukasi dan memberi sosialisasi terhadap warganya yang hendak berkunjung ke Indonesia,” ujarnya.

Bule Berulah Kian Menggila hingga Viral, Kapolda Bali Malah Ancam Penjarakan yang Viralkan Video

Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra akan mempidanakan warga yang menyebarkan video turis asing yang bikin ulah. Hal itu menyusul makin banyaknya kelakuan nakal bule yang viral di media sosial.

“Peran serta masyarakat dan juga perilaku yang memviralkan. Kan ada UU ITE, itu juga kita akan proses,” kata Putu Jayan di rumah jabatan Gubernur Bali di Denpasar, pada Minggu 28 Mei 2023.

Dia meminta peran serta masyarakat melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan wisatawan. Namun demikian, lanjut Putu Jalan, peran serta itu bukan dalam rangka untuk diliput kemudian diviralkan. “Jadi tidak sembarangan juga,” imbuh dia.

Jika justru itu yang dilakukan, Putu Jayan tidak segan mempidanakan yang menyebarkan dan memviralkannya. “Akan kita proses kalau nantinya memenuhi unsur pelanggaran UU ITE,” tegasnya.

Berita Terkait

Wakil Ketua Komisi 3 DPR Sahroni: Kapolri selain Tindak Calo Penerimaan Bintara, harus juga Tindak Calo Kenaikan Pangkat dan Mutasi

Farid Bima

Muncul Lagi Isu Cawapres Ganjar, Kini Andika Perkasa Disebut Cocok Lawan Prabowo

Farid Bima

Five Public Sector Trends in Ecosystem Services

Leave a Comment