Kapolda Metro Pastikan Ada Unsur Pidana di Kasus Kebocoran Dokumen KPK

0

“Irjen Pol Karyoto: Faktanya A. Kalau orang berbicara A faktanya A itu baru valid. Ternyata seseorang yang diperiksa dia faktanya A dia bilang B jelas ada pihak2 yang berbohong ya”

Mata-Hukum, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto buka suara terkait kasus dugaan kebocoran dokumen KPK yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Karyoto mengatakan pihaknya menemukan unsur pidana sehingga kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.


“Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana,” kata Irjen Karyoto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 20 Juni 2023.

Karyoto mengatakan laporan soal kebocoran dokumen KPK ini memenuhi unsur pidana setelah didapatkan bukti-bukti.

“Buktinya apa, bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu,” jelasnya.

Bukti lainnya, kata Kapolda, bahwa dokumen yang seharusnya rahasia menjadi bocor dan diketahui publik.

“Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak yang menjadi objek penyelidikan,” imbuhnya.

Diketahui setidaknya ada 16 laporan yang diterima Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan kebocoran dokumen itu. Salah satu pelapor yaitu Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengaku mendapatkan informasi bila sejak 13 Juni 2023 perkara ini sudah naik ke penyidikan.

“Saya dapat informasi itu (kasus naik penyidikan) saat memenuhi panggilan penyidik polda hari Selasa 13/6 yang lalu,” ujar Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho yang merupakan salah satu pelapor kasus saat dikonfirmasi, pada Senin 19 Juni 2023.

Nugroho mengatakan saat diperiksa dia diberitahu penyidik bahwa laporan dugaan kebocoran data KPK itu dijadikan satu berkas. Sebab, ada 16 laporan yang sama.

“Saat pemeriksaan itu, saya diberitahu kalau dari 16 laporan, karena substansi laporannya sama, maka disatukan menjadi 1 berkas,” katanya.

Disebut Terkait Kebocoran Dokumen KPK, Irjen Karyoto: Ada yang Bohong

Nama Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dibawa-bawa di kasus kebocoran dokumen KPK dalam penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Menanggapi hal itu, Karyoto menyatakan dirinya siap diuji.
“Ya kalau itu bisa aja diuji ya, karena saya tahu persis perkara itu, saya enggak akan cerita di sini ya,” jawab Karyoto saat ditanya wartawan soal namanya disebut Dewas KPK, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Karyoto mengaku tahu persis perkara tersebut. Sebab, saat itu Karyoto menjabat Deputi Penindakan KPK dan menyelidiki sendiri kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM.

Namun, Karyoto memastikan tidak pernah mengenal Plh Dirjen Minerba M Idris Froyoto Sihite. Idris Sihite adalah salah satu saksi di kasus dugaan korupsi Kementerian ESDM.

“Saya tahu persis perkara itu, bahkan kalau boleh dibilang yang sedang menyelidiki adalah saya yang sedang menyelidiki sendiri ya, apakah itu memang dalam satu itu secara spontan saya, saya tidak pernah kenal dengan Sihite, satu, saya tidak pernah kenal, mukanya saja saya tidak pernah tahu ya,” jelasnya.

Karyoto mempersilakan apabila KPK ingin mencari hubungannya dengan Idris Sihite. Menurut Karyoto, jika dirinya memiliki kedekatan atau hubungan dengan Idris Sihite, seharusnya Dewas KPK sudah memanggilnya sejak lalu.

“Cari hubungan-hubungan apa antara saya dengan Sihite, silakan aja. Nah tentunya dewas harus manggil saya dong, kenapa saya enggak di klarifikasi? Bahkan keterangan itu seharusnya diuji, betul enggak seorang bicara tentang A, itu faktanya A. Kalau orang berbicara A faktanya A itu baru valid. Ternyata seseorang yang diperiksa dia faktanya A dia bilang B jelas ada pihak2 yang berbohong ya,” paparnya.

Irjen Karyoto kembali menyebutkan dirinya mengetahui persis soal kebocoran dokumen KPK itu. Maka dari itu, meski pelan namun pasti, penyidik Polda Metro Jaya akan menuntaskan penyidikan kasus tersebut dengan mengumpulkan saksi dan bukti.

“Saya tahu persis perkara itu, jadi saya yakin walaupun pelan-pelan, tapi nggak apa-apa yang namanya penyelidikan kita masih mengumpulkan-mengumpulkan yang namanya saksi-saksi, nanti mungkin ada dokumen-dokumen, atau petunjuk-petunjuk lain yang terkait dengan perkara itu sendiri,” papar Karyoto.

Dewas KPK Bilang Tak Cukup Bukti
Di sisi lain, Dewas KPK yang mengusut perkara ini secara etik memiliki sikap berbeda. Dewas KPK menyatakan laporan ini tidak cukup bukti untuk menyatakan Firli Bahuri melanggar etik. Dewas mengatakan tidak menemukan bukti terkait percakapan antara Firli dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait data yang disampaikan seperti video penggeledahan tersebut.

Berikut putusan Dewas KPK terkait dugaan kebocoran:

Memutuskan bahwa laporan Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firli Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik.

Keputusan itu disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di gedung KPK C1, Senin (19/6).

Tumpak menyebut pihaknya juga tidak menemukan adanya komunikasi antara Firli dan Plh Dirjen Minerba M Idris Froyoto Sihite. Dewas juga menyatakan tidak ada dugaan perintah Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menyuruh Sihite menghubungi Firli.

“Tidak ditemukan komunikasi antara Idris Sihite dengan Saudara Firli. Dan tidak ditemukan komunikasi saudara Menteri Arifin Tasrif yang memerintahkan saudara Idris Sihite untuk menghubungi Saudara Firli,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *