Kejaksaan Agung Lelang Saham Heru Hidayat Terpidana Kasus Jiwasraya, Laku Rp 1,9 T

0

“Kapuspenkum Kejakgung Ketut Sumedana: Pelaksanaan lelang ini dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya dengan terpidana Heru Hidayat”

Mata-Hukum, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang aset saham PT Gunung Bara Utama yang disita milik terpidana Heru Hidayat terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saham yang dilelang itu sudah laku dengan nilai cukup fantastis, Rp 1,9 triliun.


“Hari ini dilakukan pelelangan terhadap saham dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya atas nama terpidana Heru Hidayat. Saham yang laku dijual pada hari ini Rp 1.945.000.000.000 hampir Rp 2 triliun ya,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam video yang diterima, pada Kamis 8 Juni 2023.

Aset yang dilelang itu dimenangkan oleh PT Indobara Utama Mandiri. Pelaksanaan lelang ini dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan investasi PT. Asuransi Jiwasraya dengan terpidana Heru Hidayat.

“Selanjutnya pemenang lelang akan melunasi kewajibannya untuk membayar sisa pokok lelang selama 5 hari kerja yaitu 15 Juni 2023,” katanya.

Saham tersebut dilelang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2931K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus- TPK/2021/PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, hasil lelang ini akan dimasukkan ke dalam kas negara atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kejagung berharap dengan dilakukan lelang aset tersebut dapat mengembalikan keuangan negara.

“Usai dilaksanakannya lelang aset sita eksekusi ini, diharapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara, khususnya dengan beroperasinya kembali kegiatan pertambangan batubara yang merupakan salah satu investasi andalan di Kabupaten Kutai Barat, sehingga secara langsung dapat berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Barat serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi PNBP,” kata Ketut.

Heru Hidayat diketahui divonis seumur hidup bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris PT Hanson International Tbk dalam kasus korupsi Jiwasraya. Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan mereka. Dengan penolakan kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi berkekuatan hukum tetap, yakni keduanya juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar Rp 16 triliun lebih. Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000, sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000.

Sementara itu, dalam kasus korupsi ASABRI, Heru Hidayat divonis nihil. Namun, dia diwajibkan membayar uang pengganti Rp 12,6 triliun.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt Pst tanggal 18 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dilansir website-nya, Rabu 18 Januari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *