Kejaksaan Agung Menyetujui 23 Pengajuan Restorative Justice 3 Diantaranya Tindak Pidana Narkotika

0

“Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)”

Mata-Hukum, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Fadil Zumhana menyetujui 23 dari 25 permohonan penyelesaian penanganan perkara dengan restorative justice (RJ).

Hal tersebut disampaikan oleh Jampidum Fadil Zumhana melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana melalui siaran persnya diterima, pada Selasa 28 Februari 2023.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Istimewa)

Dari 23 perkara disetujui tersebut 3 merupakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu:

Kantor Kejaksaan Negeri Barru. (Istimewa)
  1. Tersangka DEDY MUHAJIR, ST alias DEDY bin H. ANSHAR dari Kejaksaan Negeri Barru yang disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Tersangka AHMADIRSAD Pgl SI IR dari Kejaksaan Negeri Pasaman yang disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Tersangka ALFAUZAN PUTRA Pgl FAUZAN dari Kejaksaan Negeri Pasaman yang disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **
    Alasan permohonan rehabilitasi terhadap para Tersangka yaitu:
     Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
     Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);
     Tersangka ditangkap atau tertangkap tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
     Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;
     Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
     Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Sementara berkas perkara atas nama 2 orang Tersangka yaitu:

Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman. (Istimewa)
  1. Tersangka ILHAM HIDAYAT Pgl DAYAT Als KOYAIK dari Kejaksaan Negeri Pasaman yang disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Tersangka BOYKE MAHENDRA Pgl BOY dari Kejaksaan Negeri Pasaman yang disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    tidak dikabulkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Tersangka bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, yakni keduanya pernah dihukum (residivis).
    Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Sementara 20 Pengajuan Restorative Justice Yang disetujui Jampidum permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu: *Tersangka MARTEN TUMANGKENG dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. *Tersangka I JOPI TONNI TAMBAHANI dan Tersangka II ANEKE MANUEKE dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin. *Tersangka I LADIKA YAMIN alias DIKA, Tersangka II RIZKY DARMAWAN alias IKI dan Tersangka III PURWANTO SOLEMAN alias ANTO dari Kejaksaan Negeri Ternate yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan. *Tersangka EDY SANTOSO Als EDY bin SYAHMAN dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tersangka YULNALDI bin Alm RAZALI dari Kejaksaan Negeri Simeulue yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. *Tersangka I ROJIAN SYAHPUTRA S bin MUSA S dan Tersangka II KAMILIN bin IMON dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan. *Tersangka ALDO SAPUTRA Als TOLE bin FERI SANOVIL dari Kejaksaan Negeri Padang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. *Tersangka NOFRIZAL Pgl RIZAL dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tersangka SYARIFUDDIN alias PODDING bin H. PANGKA dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. *Tersangka ANGGA TIAS alias ANGGA bin MUTAMIN dari Kejaksaan Negeri Parepare yang disangka melanggar Pasal 362 jo. Pasal 55 KUHP tentang Pencurian. *Tersangka FIRMAN KAMAL bin KAMALUDDIN dari Kejaksaan Negeri Takalar yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. *Tersangka SUHANDI GUNAWAN alias HANDI dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. *Tersangka ADI RAMDANI bin SUPARNO dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. *Tersangka DAHLAN NAMUDAT dari Kejaksaan Negeri Fakfak yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 80 Ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Tersangka HERMANUDIN alias HERMAN dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Tersangka AHMAD PINUDI alias ROHIMAT alias KAPING dari Kejaksaan Negeri Prabumulih yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. *Tersangka AHMAD DANDEPIYA bin ROHIMAT dan Tersangka II BUDI SURYANINGTIYAS binti SUWARNO dari Kejaksaan Negeri Prabumulih yang disangka melanggar Pasal 367 KUHP tentang Pencurian Dalam Keluarga. *Tersangka DODU ISKANDAR bin TABRAN dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang disangka melanggar Pasal 480 KUHP tentang Penadahan. *Tersangka FIRDA SUSANTI binti SAIMAN DARTA dari Kejaksaan Negeri Prabumulih yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Pengancaman dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Perusakan. *Tersangka JERI PUTRA SANJAYA bin ARIE MARTINDO dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. **
    Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
     Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
     Tersangka belum pernah dihukum;
     Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
     Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
     Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
     Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
     Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
     Pertimbangan sosiologis;
     Masyarakat merespon positif.
    Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *