Kejari Mataram Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar 46 Miliar Lebih

“Kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan Bantuan Hukum berupa SKK yang dimohonkan oleh pemerintah Daerah yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mataram”

Mata-Hukum, Mataram – Bahwa Kejaksaan Negeri Mataram melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sampai dengan akhir bulan Mei 2023 telah berhasil menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara sejumlah Rp46,351,284,850.50,- (Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Dalam jumlah tersebut Negera berpotensi merugi sebesar Rp.53.887.344.850,50 (Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Koma Lima Miliar) dalam kegiatan Bantuan Hukum berupa SKK yang dimohonkan oleh pemerintah Daerah yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Mataram, dengan rincian :
Perkara Perdata No : 116/Pdt.G/2019/PN.MTR tgl 17-12-2020.
Perkara Perdata No : 56/Pdt.G/2023/PN.MTR tgl 16-3-2023
Perkara Perdata No : 111/Pdt.G/2022/PN.MTR tgl 10-5-2022
Perkara Perdata No :290/Pdt.G/2022/PA.MTR tgl 17-6-2022. (Kota)
Perkara Perdata No :290/Pdt.G/2022/PA.MTR tgl 17-6-2022. (Lobar)
Perkara Perdata No : 182/Pdt.G/2022/PN.MTR tgl 8-8-2022.
Perkara Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Perkara Perdata nomor : 320/Pdt.G/PN.Mtr tgl 28 – 12 – 22

Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Tunggakan / piutang pajak daerah di Kabupaten Lombok Utara
Tunggakan iuran JKN – KIS
Tunggakan / piutang pajak daerah di Kabupaten Lombok Barat
Tunggakan / Piutang Pajak Hotel di Kota Mataram
Penanganan Permasalahan Uang Pengganti

Selain Tugas di atas, Bidang Perdata dan Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mataram juga melakukan kegiatan pendampingan hukum sebanyak 1 kegiatan dan pemberian pendapat hukum sebanyak 3 kegiatan sesuai permohonan dari pemerintah daerah.

Selanjutnya Kejaksaan Negeri Mataram melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan hukum yang dialami baik dengan memberikan pelayanan secara langsung maupun melalui website Halo JPN yang disediakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi tanpa harus datang ke Kantor Kejaksaan di Seluruh Indonesia. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Maataram telah melayani sebanyak 21 kegiatan secara langsung dan sebanyak 21 kegiatan pada Semester I melalui platform Halo JPN secara gratis.

Bagi masyarakat yang berada di wilayah hukum Kota Mataram, lombok Barat, dan Lombok Utara yang ingin berkonsultasi melalui Platform Halo JPN, cukup bermodalkan device baik Handphone maupun Laptop yang terhubung Jaringan Internet dengan mengakses website http : www.halojpn.id .

Selain Tugas Pokok Tersebut di atas, Kejaksaan Negeri Mataram melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga melaksanakan Tugas Direktif Presiden dalam rangka Rencana Aksi Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan :
RAN Inpres Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( Inpres No. 2 Tahun 2021 ) dan Jaminan Kesehatan Nasional (Inpres No. 1 Tahun 2022 )
Pembentukan Tim Forum Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Pelaksaanaan Koordinasi Aset bermasalah dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Utara oleh Kasi Datun dalam Rapat bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Kabupaten Lombok Utara
Pelaksaanaan Koordinasi Aset bermasalah dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Daerah di Kabupaten Lombok Barat oleh Kasi Datun dalam Rapat bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Kabupaten Lombok Barat
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam NegeriPendampingan Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pembahasan Mitigasi Inflasi Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Sumber Kejaksaan Negeri Mataram/matahukum