Kesal Pembagian DBH Migas Tak Adil, Bupati Meranti Sampai Ancam Pindah Negara
“Dengan kekesalan yang kian memuncak, bahkan Adil sampai mengancam, jika pemerintah pusat tidak ada perhatian terhadap Meranti, dia meminta untuk bergabung ke Negeri Jiran yang berbatasan langsung dengan Meranti”
Mata-Hukum, Pekanbaru – Pembagian DBH Migas yang dirasa tidak merata membuat Bupati Meranti, M Adil kesal dengan pemerintah pusat, terlebih saat ini produksi minyak di Meranti meningkat cukup pesat.
Dengan kekesalan yang kian memuncak, bahkan Adil sampai mengancam, jika pemerintah pusat tidak ada perhatian terhadap Meranti, dia meminta untuk bergabung ke Negeri Jiran yang berbatasan langsung dengan Meranti.
“Minyak kami itu sudah 7.800 barel perhari, ini SKK Migas yang ngomong bukan saya yang ngomong sembarangan. Minyaknya banyak, kok uangnya malah jadi berkurang, apakah uangnya dibagikan ke seluruh indonesia?,” tanya Adil.
“Makanya, maksud saya kalau bapak tak mau mengurus kami, pusat tak mau mengurus meranti, beri kan kami ke negeri sebelah (malaysia), kan saya ngomong. Atau bapak tak paham juga omongan saya, atau apa perlu meranti angkat senjata, tidak mungkinkan, ini menyangkut masyarakat meranti yang miskin ekstrim, kalau bapak bilang bagi rata itu salah, dibagi rata kemana,” kesalnya.
Diketahui, kekesalan Bupati Meranti, M Adil meluap saat mengikuti Rakornas PPBD se-Indonesia yang berlansung di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Kota Pekanbaru, pada Kamis 8 Desember 2022.
Rakornas itu sendiri mengambil tema Perspektif Daerah Penghasil Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rapat itu dibuka Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr Drs La Ode Ahmad Pidana Bolombo AP MSi.
Hadir dalam Rakornas itu, Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Dr Ahmad Fatoni MSi, Gubernur Riau Syamsuar serta Kepala Bapenda Riau Syahril Abdi dan Kepala Bapenda Kabupaten se-Provinsi Riau.
