“Berdialog dengan pemerintah mencari jalan keluar agar nelayan bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin lewat digitalisasi,”
Mata Hukum, Jakarta – Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Herman Herry menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan, di antaranya melalui program penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Herman Herry dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 28 Juli 2024, menjelaskan bahwa memiliki empat program strategis untuk HNSI di bawah kepemimpinannya.
Selain, upaya memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran terhadap nelayan dengan pendataan yang akurat dan pengawasan optimal, ia juga ingin merevitalisasi koperasi nelayan.
Upaya penyaluran BBM subsidi dan revitalisasi koperasi itu, kata Herry, dilakukan dengan kolaborasi kuat bersama pemerintah.
“Selain itu, kami akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan,” tuturnya.
Di program strategis lainnya, Herry berjanji melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1 juta pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan, agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
“Kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1 juta KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang,” kata dia.
Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, mantan Ketua Komisi 3 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu berharap seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik pekan ini dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik.
“Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin lewat digitalisasi,” ungkap Herry.
Herry menyatakan ke depan HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia.
“HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu, HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan,” lanjutnya.
Herman Herry selaku Ketua Umum HNSI periode 2023-2028 melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu (24/7). Herry meminta seluruh pengurus DPD HNSI bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan.
Pada kesempatan itu juga, dilakukan penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono.
