Komisi Kejaksaan Minta Jaksa Agung ST Burhanuddin Konsisten Tangani Kasus Megakorupsi

0

“Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak: Dalam skup masyarakat kecil akses keadilan kepada rakyat kecil itu dirasakan melalui visi Burhanuddin sebagai Jaksa Agung penerapan restorative justice”

Mata-Hukum, Jakarta – Jakarta: Kejaksaan Agung dibawah Pimpinan ST Burhanuddin diminta konsisten serta tidak main-main dalam penegakan hukum kasus megakorupsi. Selama ini, Korps Adhyaksa sudah cukup berani menindak tegas dan menangani kasus korupsi besar, seperti Jiwasraya, ASABRI, impor minyak goreng, hingga mafia tanah.

“Itu sangat penting karena rakyat kan melihat, kalau main-main (dengan) penegakan (kasus) megakorupsi lalu akhirnya tidak terbukti, lalu tidak signifikan pengembalian kerugian negara, pemulihan ekonomi. Di hadapan mata terbukti semua pengembalian kerugian negara, perampasan aset koruptor, nah itu secara signifikan dan secara konsisten dijalankan oleh kejaksaan,” ungkap Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 23 Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut Barita mengapresiasi kinerja Kejaksaan. Kejaksaan mendapatkan tingkat kepercayaan publik paling tinggi di antara penegak hukum lainnya.

“Ini sangat penting karena era penegakan hukum modern sudah bergeser, tidak hanya lagi berdampak pada kewenangan pelaksanaan tugas saja, tapi bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Komisi Kejaksaan menilai ada perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Barita yang juga anggota percepatan reformasi hukum bentukan Pemerintah itu menyebut restorative justice sudah diterapkan Kejaksaan dengan baik.

“Dalam skup masyarakat kecil akses keadilan kepada rakyat kecil itu dirasakan melalui visi Burhanuddin sebagai Jaksa Agung penerapan restorative justice (RJ). Ini cukup signifikan menyelesaikan kasus-kasus sederhana yang memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk bisa terlibat dalam pemulihan keadaan,” ungkap Barita.

Barita juga mencontohkan kasus Kakek Samirin yang mencuri getah 7 kilogram (kg) kerugian sekian puluh ribu tapi masuk penjara. Berdasarkan catatan Komisi Kejaksaan, ada lebih dari 2 ribu perkara yang diselesaikan melalui RJ oleh Kejaksaan dalam kurun waktu dua tahun.

Menurut dia, kejaksaan harus menindak tegas apabila ada oknum yang melakukan pelanggaran atau melanggar hukum. “Yang diwanti-wanti Presiden (Presiden Joko Widodo), mempertahankan apalagi meningkatkan itu jauh lebih sulit, karena itu dibutuhkan kebersamaan dari seluruh elemen Kejaksaan untuk bahu membahu menjaga kepercayaan itu,” terangnya.

Soal pesan Presiden agar jangan ada pihak di Kejaksaan yang bermain proyek, Barita mengatakan peran jaksa adalah melakukan pendampingan agar tidak ada penyimpangan dalam program pembangunan.

Yang harus dilakukan menjaga, mendampingi supaya tidak ada kebocoran atau penyimpangan serta menindaknya kalau ada pelanggaran, jangan malah ikut-ikutan, itu yang secara khusus disampaikan pak presiden,” jelas Barita.

Komisi Kejaksaan membuka layanan pengaduan secara daring. Laporan itu akan diteruskan pada unit satuan dalam Kejaksaan seperti pengawasan, pembinaan yang langsung ditangani jaksa agung. Komisi Kejaksaan juga mengimbau masyarakat tidak takut melaporkan apabila ada jaksa yang diduga melanggar.

“Masyarakat melapor tak usah takut melapor kita pastikan kita tindak dan kita teruskan pengawasannya supaya berjalan dengan baik,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *