Mengurai Potensi Konflik Pertanahan, BPN Gelar Rakor GTRA

0

“Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan: Salah satu sektor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni bidang pertanian”

Mata-Hukum, Dompu – Menginventarisasi lahan pertanahan di Daerah Bumi Nggahi Rawi Pahu, ager lebih tertib dan tertata dengan baik, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu menyelenggarakan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bertempat di Café La Berka, Rabu 21 Juni 2023.

Hadir pada kegiatan rakor Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT. Kejari Dompu Dr. M. Carel W. SH. MH, Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir.Muttakun, Kepala BPN Dompu Nyoman Pharbawa, A.Ptnh, Pimpinan OPD terkait, Kepala BKPH Toffo Pajo Nurwana Putra, S.Hut.,Kabag Tatapem Nukman, SH. penggiat pertanahan serta elemen penting lainnya.

Wakil Bupati Dompu mengawali sambutannya mengatakan salah satu sektor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni bidang pertanian.

“Sektor ini menjadi trigger pertumbuhan ekonomi daerah kita, dari ancaman krisis global dan misi penyelamatan masyarakat kita dari kemiskinan ekstrim”ungkapnya.

Selanjutnya Syahrul Parsan menyampaikan salah satu variable pendekatan dalam mengantisipasi terjadinya masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Dompu adalah mempermudah aset dan akses produksi.

Terutama lahan garapan tanah di Kabupaten Dompu pada beberapa wilayah Desa, tentunya bisa dimanfaatkan menjadi peluang.

Akan tetapi satu sisi tantangan tetap ada, terutama status legalisasi bahkan masuk dalam wilayah atau zona kawasan hutan yang harus diselesaikan.

Menutup sambutannya Wabup mengungkapkan mengurai potensi konflik pertanahan, kedepan konflik bidang pertanahan dapat bergeser dari masalah sosial dan politis yang dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan yang kita tengah kita laksanakan.

“Melalui rakor GTRA ini kita menaruh harapan besar untuk terus bersinergi, menselaraskan semua potensi yang kita miliki bagi kemajuan, kesejahteraan masyarakat menuju daerah Kabupaten Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius”pungkasnya

Sebelumnya Kepala BPN Kabupaten Dompu Nyoman Pharbawa, A.Ptnh melaporkan berdasarkan hasil kesepakatan kelompok Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2023, telah menetapkan fokus lahan untuk dilegalisasi.

Lahan yang menjadi fokus penangananan yakni Desa Jambu di Kecamatan Pajo, Desa Katua Kecamatan Dompu, Daerah transmigrasi di Kecamatan Manggelewa, dan Desa Soritatanga, Desa Doro Peti Kecamatan Pekat

Kolaborasi antar instansi sesuai tujuan reforma agraria, mengurai ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan perlu di upayakan.

“Kita semua harus optimis dengan kerjasama ini, penanganan sengketa dan konflik lahan khusus di Kabupaten Dompu bisa diselesaikan tahap demi tahap” ujarnya.

Dilain kesempatan Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun menyampaikan hanya di kepemimpinan Abdul Kader Jaelani – Syahrul Parsan (AKJ-SYAH), pemukiman dalam kawasan hutan yaitu Doro Kore di Desa Katua Kecamatan Dompu serta Ganta dan Sanggalari di Desa Jambu Kecamatan Pajo

Telah sukses diperjuangkan hingga masuk dalam Peta Indikatif yang diterbitkan KepmenLHK RI Nomor : SK.903/MenLHK-PTKL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) Revisi II.

Rasa syukur disertai rasa bangga karena Komisi I bisa memperjuangkan Doro Kore serta Ganta dan Sanggalari bersama Tim GTRA yang di dalamnya ada Bupati dan Kepala BPN, sehingga lokasi-lokasi yang diusulkan oleh Tim GTRA masuk dalam Peta Indikatif yang akan menjadi awal yang baik untuk proses lebih lanjut ke tahap pelepasan kawasan hutan untuk obyek TORA.

“Alhamdulillah. Semoga ini menjadi amal jariah buat AKJ SYAH dan segenap Tim GTRA bersama Komisi I yang telah berbuat banyak bagi misi reforma agraria”. ungkapnya

Muttakun, melanjutkan bahwa tidak sia-sianya SPPD ke Jakarta khusus mengawal Surat Bupati Dompu dan Rekomendasi Tim GTRA ketika memperjuangkan Doro Kore, Ganta dan Sanggalari serta lokasi lainnya terkait permohonan pelepasan areal kawasan hutan.

“Ini namanya Pokir non yang didapatkan oleh Jara Poro (sapaan Muttakun) yang tidak pernah ada bandingannya teruntuk anak cucu serta bagi masyarakat Dompu yang lokasinya masuk dalam peta indikatif. Selain Dusun Doro Kore, Dusun Ganta dan Sanggalari juga masih banyak lokasi lainnya yang masuk Peta Indikatif berdasarkan KepmenLHK RI Nomor : SK.903”. Tutupnya.

Dae Pansel/matahukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *