Menpan-RB: Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

“Data BPS September 2022, penduduk miskin Indonesia naik jadi 26,36 juta Orang”

Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas. (Istimewa)

Mata-Hukum, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin. Menurut dia, anggaran itu justru habis untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga, seperti rapat dan studi banding di hotel.

Potret kehidupan warga miskin Indonesia. (Istimewa)

“Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Azwar dalam Sosialisasi Permen PAN-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat 27 Januari 2023, dikutip tayangan Youtube Kementerian PAN-RB.

Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. (Istimewa)

Dalam kesempatan tersebut, Azwar mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.

Formulasi Dana Desa Hingga Rp 150 Triliun Dianggap Terlalu Besar “Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” jelasnya.

“Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tutur Menpan.

Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online. Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.

“Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa,” ujar Azwar.

Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.

Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan.

Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan. “Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong.

RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur,” harap politisi PDI-P ini. Sebelumnya, Azwar pernah mengungkapkan anggaran penanganan kemiskinan oleh pemerintah mencapai hampir Rp 500 triliun.

Namun, kata Azwar, dengan anggaran sebesar itu kemiskinan hanya turun 0,6 persen. Pernyataan ini Azwar dikemukakan saat memaparkan materinya dalam acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anggaran hampir Rp 500 triliun penanganan kemiskinan, tapi hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6 persen,” kata Azwar di KPK, Rabu 14 Desember 2022. Azwar menuturkan, Kemenpan-RB telah memutuskan reformasi birokrasi tematik.

Salah satunya adalah reformasi birokrasi penanganan kemiskinan.

Dengan demikian, kata dia, jika reformasi birokrasi di suatu kementerian/lembaga benar, program menurunkan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dampaknya akan terukur.

Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 26,36 Juta Orang
BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2022 menembus 26,36 juta orang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2022 menembus 26,36 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan angka tersebut meningkat jika dibandingkan Maret 2022.

“Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang,” kata Margo dalam konferensi pers, pada Senin 16 Januari 2023 lalu.

Meski begitu, Margo menyampaikan, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 0,14 juta orang dibandingkan September 2021. Margo menyampaikan, tingkat kemiskinan pada September 2022 juga mengalami kenaikan tipis dibandingkan 2022. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen.

“Jadi September 2022 ini, tingkat kemiskinan naik tipis. Angka tersebut meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021,” tutur Margo.

Sementara, berdasarkan daerah tempat tinggal pada periode Maret 2022–September 2022, Margo menyebut jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang. Sedangkan di perdesaan naik sebesar 0,04 juta orang.

“Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen,” ungkap Margo.

Pada September 2022, Margo mengatakan, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan begitu, Margo menyebut besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sekitar Rp 2,32 juta per rumah tangga miskin per bulan.