08.11.2026
Mata Hukum
Home » Nusron Mundur dari Kepengurusan Golkar: Di Balik Kasus Korupsi ATR/BPN
NewsPolitikTipikor

Nusron Mundur dari Kepengurusan Golkar: Di Balik Kasus Korupsi ATR/BPN

Di negeri ini, partai politik memang identik dengan korupsi. Parpol adalah soko guru korupsi.


Mata Hukum, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Kabar ini mencuat justru di tengah badai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kementerian ATR/BPN.

Sekjen Golkar, M Sarmuji, mengklaim Nusron mundur sejak lebih dari enam bulan lalu. “Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujarnya singkat. Pengunduran diri itu diajukan langsung ke Ketua Umum Bahlil Lahadalia, namun Nusron tetap berstatus kader biasa.

Publik mencium ada yang disembunyikan. Pengunduran diri Nusron dari Golkar baru terungkap ke publik persis setelah OTT KPK pada 14 September 2026. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan ATR/BPN .

KPK menetapkan delapan tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron: Fahd El Fouz (politikus Golkar), Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen), Erwin, dan Muhammad Fakhry. Mereka diduga berperan sebagai “lingkaran bayangan” atau makelar yang mengatur layanan pertanahan hingga mutasi jabatan.

Aliran Uang

KPK menyita uang tunai Rp106,3 miliar dalam OTT tersebut. Sebagian besar uang puluhan miliar ditemukan tersimpan rapi dalam beberapa koper di kediaman tersangka Arif Sugiyanto. Erwin diduga meminta fee Rp2 miliar dan disanggupi Rp1,5 miliar oleh pihak Summarecon.

Potensi Pidana Nusron

Hingga kini, Nusron belum berstatus tersangka. KPK menyatakan pemanggilan bergantung pada kebutuhan penyidikan dan alat bukti tambahan. Namun, Mahfud MD menilai publik akan bertanya-tanya jika Nusron tidak diperiksa. “Tidak masuk di akal publik yang begini ini tidak diperiksa,” tegasnya.

Pakar hukum memperingatkan adanya korupsi sistemik terstruktur dengan modus rotasi jabatan sebagai instrumen menutupi kejahatan. Jika terbukti mengetahui atau terlibat, Nusron berpotensi dijerat Pasal 12 atau Pasal 11 UU Tipikor dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.

Sikap Nusron yang menyerahkan sepenuhnya ke KPK dan mengaku “tidak tahu duduk perkara” belum meredakan kecurigaan publik.

Nasib politik Nusron mungkin di ujung tanduk. Jika jadi tersangka, ia akan terpental dari kabinet.

Sementara bagi Golkar, kasus Nusron tidak akan berefek besar. Partai ini sudah berpengalaman dengan kader-kader yang terjerat kasus korupsi. Bahkan ada terpidana korupsi yang kini menjadi wakil ketua umum Golkar (Idrus Marham).

Di negeri ini, partai politik memang identik dengan korupsi. Parpol adalah soko guru korupsi.

cs/tz

Berita Terkait

Pakar Militer Connie Bakrie Surati Presiden ” Polemik Morowali Bisa Jadi Bom Waktu”

Farid Bima

Cegah Peredaran Narkoba “Kapolri Minta Dukungan Fatwa MUI” Haramkan Rokok Elektrik

Farid Bima

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Utama Termasuk Wakapolri, Kabaharkam, Kabareskrim dan Kapolda Metro

Farid Bima

Leave a Comment