Panglima TNI Jenderal Andika ke Menko Luhut Soal Relokasi Bandara Polonia: Kami Siap di Lapangan!

“Konflik lahan di Bandara Polonia, Medan yang telah berangsung lama dan berlarut-larut ini menjadi tantangan bagi jajaran Menko Marivest dan pihak terkait dalam penyelesaian masalah”

Mata-Hukum, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan ke Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait kesiapan prajurit TNI dalam rencana relokasi bandar udara Polonia, Medan.

Hal itu disampaikan oleh Jenderal Andika dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasiyang. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lewat media sosial instagramnya dipantau Mata-Hukum pada Kamis 13 Oktober 2022 menjelaskan bahwa konflik lahan di Bandara Polonia, Medan yang telah berangsung lama dan berlarut-larut ini menjadi tantangan bagi jajaran Menko Marivest dan pihak terkait dalam penyelesaian masalah.

Kemenko Marivest kemudian membentuk satgas untuk kemudian secara khusus dengan berbagai pendekatan melakukan penyelesaian masalah.

Selanjutnya pertemuan akan kembali di gelar satu bulan mendatang, untuk mendengarkan pemaparan dari satgas yang dibentuk.

Pemaparan ini sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya dalam penyelesaian masalah.

Konflik Bandara Polonia Medan

“Tangani permasalahan lahan Eks-Bandara Polonia Medan, tim Ditjen Bina Adwil Turun Langsung”

Permasalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun di eks-bandara Polonia, Medan harus diselesaikan segera untuk menjamin kepastian hukum bagai masyarakat maupun seluruh pihak. Atensi percepatan pada permasalahan tersebut tidak hanya melibatkan Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, juga telah menyita perhatian serius dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal itu, Tim Ditjen Bina Adwil yang dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal  ZA, dan beranggotakan juga Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara serta Direktur Polisi Pamong Praja, turun langsung ke lapangan pada Jumat 15 Juli 2022. Dalam keterangannya Safrizal menyampaikan “Kedatangan kami di Kota Medan menjadi bukti komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama seluruh pemangku kepentingan melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian relokasi Bandara Polonia Medan.”

Dari total lahan seluas kurang lebih 591,3 ha dan hak pakai seluas 321,3 ha. Sedangkan terdapat kurang lebih tanah seluas 260 ha sampai saat ini masih dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Polonia Medan. Dalam area tersebut terdapat sekitar 5.425 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 24.000 jiwa.

Selain itu, kondisi  pemukiman di kawasan tersebut tergolong sebagai kawasan padat penduduk dengan berbagai fasilitas umum seperti masjid,  gereja, vihara, kuil, sekolah, jalan umum dan lapangan umum serta fasilitas sosial lainnya.

“Kantor BPN Kota Medan perlu segera melakukan kegiatan IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) di Kelurahan Sari Rejo untuk mengetahui secara pasti subjek dan objek tanah beserta aspek-aspek lainnya, agar proses percepatan penyelesaian permasalahan lahan eks bandara polonia berjalan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundangan”, ujar Safrizal.

Dalam menyikapi permasalahan tersbut, Tim juga telah melakukan pertemuan koordinasi dan konsolidasi baik dengan Gubernur Sumatera Utara maupun Walikota Medan. Termasuk turun kelapangan bertemu camat dan lurah setempat.

Dalam kesempatan itu Safrizal menjelaskan, bahwa timnya diantar langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. “Gubernur  yang mengantarkan ke lapangan menunjukkan situasi terakhir bandara Polonia yang sekarang bernama Lanud Soewondo, yang sudah tidak layak lagi menjadi bandara yang sudah tidak layak lagi menjadi bandara karena bangunan tumbuh di sekitarnya,” ungkapnya.

Adapun pertemuan tersebut tidak hanya bersifat formal namun juga meninjau langsung kondisi di lapangan. Sebagai bagian dari solusi, saat ini sedang dianalisis untuk dicarikan alternatif solusinya.

“Tim juga meninjau lokasi tanah untuk bandara Lanud pengganti di lahan eks-perkebunan  seluas 1.170 ha di lokasi baru yang jauh dari pemukiman di Hamparan Perak yang akan segera diukur oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara mulai tanggal 18 Juli 2022, dan semua proses ini kita kawal dari Tim Kemendagri untuk kelancaran prosesnya,” tutup Safrizal. ZA.

Dari berbagai sumber/matahukum/rid