Pembentukan Papua Barat Daya Demi Kesejahteraan Warga Papua
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan. Junimart Girsang
Matahukum Jakarta,-Pimpinan Komisi II DPR RI menjelaskan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang kepada Mata-Hukum Kamis 1 September 2022.
“Pembentukan Papua Barat Daya tujuan nya antara lain mengangkat harkat, dan martabat orang asli Papua (OAP) melalui pembangunan dan pelayanan publik.,” Tutur Junimart
Politisi PDIP itu juga menjelaskan bahwa pemekaran daerah Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, mengangkat harkat, dan martabat orang asli Papua.
Dalam kesempatan tersebut Junimart Menjelaskan, melalui pembangunan Provinsi Papua Barat Daya diharapkan ke depan mampu menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Jadi nanti diharapkan dapat memelihara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” Tegasnya.
Dia menjelaskan terkait cakupan wilayah, Provinsi Papua Barat Daya nantinya akan memiliki lima pemerintahan tingkat kabupaten dan satu pemerintahan tingkat kotamadya.
Menurut dia, cakupan wilayah di dalam RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat. Menurut dia, Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya akan berkedudukan di Kota Sorong.
Diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Kamis (7/7) telah memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI.
RUU tersebut merupakan inisiasi Komisi II DPR RI dan selanjutnya diberi mandat untuk membahas RUU hingga provinsi baru di Papua itu resmi terbentuk.
Farid
