Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan, Hukum Tidak Lagi Retributif namun Memanusiakan Manusia

0

“Jadi dengan penerapan RJ, hukum tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif yaitu keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern”

Pakar hukum yang juga akademisi Universitas Hasanuddin, Fulgensius Jimmy. (Matahukum/ Farid)

Mata-Hukum, Jakarta – Penerapan Restorative Justice (RJ) atau penghentian perkara pidana melalui keadilan restoratif merupakan upaya Kejaksaan meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam serta memanusiakan manusia.

Hal itu disampaikan oleh pakar hukum yang juga akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Fulgensius Jimmy saat berbincang dengan matahukum di Jakarta, pada Rabu 22 Maret 2023.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memantau langsung penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. (Istimewa)

Oleh karena itu lanjut Jimmy, pihak Kejaksaan harus gencar melakukan sialisasi kepada masyarakat dan ini menerapkan paradigma hukum pidana modern.

“Jadi dengan penerapan Restorative Justice, hukum tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif yaitu keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern,” ujar Jimmy.

Pakar hukum yang juga akademisi Universitas Hasanuddin, Fulgensius Jimmy. (Matahukum/ Farid)

Jimmy jebolan doktor ilmu hukum Universitas Parahyangan Bandung itu menjelaskan, bahwa paradigma hukum pidana modern meliputi antara lain, keadilan korektif, keadilan restoratif, serta keadilan rehabilitatif.

Untuk keadilan restoratif lanjut Jimmy, penerapannua fokus pada pemulihan korban dari tindak kejahatan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Istimewa)

Saya melihat Pa Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam penerapan Restorative Justice tidak hanya fokus mengoreksi perilaku kejahatan, tetapi juga melihat pemenuhan hak-hak korban kejahatan guna mendukung pemulihannya.

“Jadi keadilan korektif itu untuk pelaku, keadilan restoratif untuk korban, dan keadilan rehabilitatif untuk pelaku dan korban,” tutur Jimmy.

Penerapan Restorative Justice oleh pihak Kejaksaan. (Istimewa)

Selain perubahan paradigma, Jimmy menyebutkan bahwa Restorative Justice dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Menurutnya, saat ini beredar lebih dari satu terjemahan KUHP di tengah masyarakat dan penegakan hukum.

Harus Ada Payung Hukumnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin memantau langsung penerapan Restorative Justice. (Istimewa)

Kalau saya membaca dari berbagai sumber kata Jimmy, bahwa penerapan Restorative Justice oleh pihak Kejaksaan baru berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan terkait perkara narkoba penerapan Restorative Justice berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

Penerapan Restorative Justice oleh pihak Kejaksaan. (Istimewa)

Menurut saya pihak Kejaksaan bersama dengan instansi pemerintah terkait harus mengusulkan pembentukan undang undang terkait Restorative Justice, hal ini perlu agar payung hukumnya kuat,” ungkap Jimmy.

Setelah saya pelajari lanjut Jimmy, bahwa Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dilakukan dengan sangat ketat dengan melihat jumlah barang bukti, kualifikasi Tersangka, kualifikasi tindak pidana dan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan (mens rea) pada diri Tersangka, serta pemeriksaan terhadap Tersangka secara seksama melalui hasil asesmen terpadu.

Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. (Istimewa)

Disini saya juga melihat kata Jimmy keseriusan pihak Kejaksaan dengan adanya kewajiban khusus oleh Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik yakni memastikan Tersangka merupakan pengguna terakhir (end user), serta mengetahui profil Tersangka baik gaya hidup, transaksi keuangannya, hingga termasuk kolega dan lingkungannya (know your suspect).

Ditambah lagi ungkap Jimmy, ada sejumlah pernyataan (statement) Pa Jaksa Agung Burhanuddin di berbagai kesempatan, menegaskan untuk tidak ada satupun yang bermain-main dengan program humanis yakni restorative justice sebab ini merupakan “program memanusiakan manusia”.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Istimewa)

“Khusus kasus narkoba ini pihak Kejaksaan harus betul betul meneliti dengan hati hati dan profesional mengingat kasus narkoba ini rawan disalahgunakan,” ucapnya

Saya sangat setuju kata Jimmy bahwa Pa Jaksa Agung mendorong pemerintah daerah dan penegak hukum untuk berkolaborasi dalam mendirikan rumah rehabilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sebagai upaya yang sangat serius bagi penegakan hukum yang humanis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *