Mata-Hukum, Jakarta – Presiden Republik Vanuatu Nikenike Vurobaravu tidak menyinggung soal masalah HAM di Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada Jumat 23 September 2022. Diketahui, Vanuatu beberapa kali mengkritik Indonesia dalam forum PBB soal Papua.
Pada sidang umum kali ini, Vurobaravu berbicara soal kondisi Vanuatu yang kini perlahan bangkit setelah pandemi Covid-19. Namun, ia mengakui momentum kebangkitan ini cukup sulit karena angka kematian masih tinggi.
Selain itu, Vurobaravu mengatakan situasi dunia juga makin menyulitkan, seperti inflasi, disrupsi suplai rantai makanan, dan naiknya harga minyak dunia akibat perang Rusia dan Ukraina.
“Hal ini meningkatkan krisis kemanusiaan yang saat ini sudah kita hadapi,” kata Vurobaravu dikutip dari Youtube United Nations.
Dia menuturkan saat ini masyarakat mengalami situasi sulit. Menurut Vurobaravu, akibat kondisi dunia sekarang, banyak keluarga kesulitan mendapatkan makan, membayar tagihan, dan sekadar memenuhi kebutuhan dasar.
“Kesulitan ini bisa kita hindari dengan melakukan diplomasi yang lebih cerdas dan kebijakan makro ekonomi yang lebih tepat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Vurobaravu juga banyak berbicara soal krisis iklim di dunia. Ia mengatakan, saat ini telah banyak terjadi gelombang panas, kebakaran hutan, badai parah, hingga kenaikan air muka laut.
