Pihak Helmut Hormati Laporan IPW ke KPK Dugaan Wamenkumham Eddy Terima Gratifikasi 7 Miliar

0

“Adapun IPW melaporkan dugaan gratifikasi Wamenkumham Eddy Hiariej

sebesar Rp 7 miliar terkait masalah yang membelit di perusahaan Helmut salah satunya berurusan dengan Ditjen AHU Kemenkumham”

Wakil Menteri Hukum dan Ham RI, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. (Istimewa)

Mata-Hukum, Jakarta – Kuasa hukum Helmut Hermawan alias HH, Rusdianto, menghormati langkah Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK.

Adapun IPW melaporkan dugaan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej)

sebesar Rp 7 miliar terkait masalah yang membelit di perusahaan Helmut.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. (Istimewa)


“Kami menghormati tindakan IPW untuk melaporkan ke KPK karena hal tersebut adalah tupoksi IPW sebagai pengawas penegakan hukum,”kata Rusdianto kepada wartawan, pada Kamis 16 Maret 2023.

Namun lanjut Rusdianto ada hal yang patut kami garis bawahi, yaitu posisi klien kami Helmut Hermawan adalah sebagai korban pemerasan mengingat awalnya tidak ada niatan sedikit pun untuk memberikan sejumlah dana kepada oknum pejabat yang dilaporkan oleh IPW tersebut.

Kementerian Hukum dan Ham RI. (Istimewa)

Rusdi pun menjelaskan terkait dengan kronologi pemberian dana senilai Rp 7 miliar kepada Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH). Awalnya, menurut dia, pihak PT CLM meminta waktu untuk konsultasi terkait dengan permasalahan yang dialami Helmut Hermawan yang tengah bermasalah dengan pihak ZAS, saat ini sebagai direktur utama PT CLM yang baru.

Ditjen AHU Kemenkum dan HAM RI. (Istimewa)

“Saat itu Pak Wamen membawa sekaligus dua orang asprinya di dalam pertemuan. Nah dua asprinya itu juga hadir di dalam satu ruangan. Wamen mengatakan bahwa terhadap persoalan PT CLM ini dia mengamanatkan kepada dua orang aspri yang dianggap sebagai orang kepercayaannya. Nah, pada saat itu konon tersebutlah angka sebagai biaya,” kata Rusdianto.

Menurutnya, biaya tersebut muncul dari pihak Wamen namun tidak tahu untuk apa peruntukannya. Lebih lanjut Rusdi mengatakan jika jumlah dana senilai Rp 7 miliar tersebut diberikan secara bertahap sebanyak tiga kali.

“Sampailah Rp 7 miliar yang semuanya diberikan melalui afiliasinya pak Wamen. Pertama itu sejumlah Rp 2 miliar melalui rekening, lalu Rp 2 miliar lagi lewat rekening, baru yang Rp 3 miliar cash dalam bentuk mata uang asing yang diserahkan di ruangan asistennya itu, asprinya,” tambahnya.

“Dana tersebut diberikan semata-mata hanya mengabulkan permintaan Pak Wamen karena klien kami sangat menghormati beliau, sehingga ia takut bila tidak memberikannya maka akan dianggap tidak sopan dan terkesan tidak menghargai, walaupun sebenarnya klien kami sedang dalam kondisi keuangan yang tidak baik,” sambung Rusdianto.

Meskipun sejumlah dana tersebut telah diberikan, ternyata masalah yang dihadapi oleh Helmut Hermawan tak kunjung selesai. Salah satu pangkal permasalahannya adalah pengurusan administrasi di Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum).

Rusdi juga mengatakan bahwa konsekuensi dari kliennya yang gagal mengurus perizinan di Ditjen AHU telah membuat perusahaan tersebut berhasil di-take over oleh pihak ZAS.

“Karena diambil sama lawan, akhirnya akta kita yang terdaftar itu dikeluarkan dan akta lawan yang masuk. Maka akan secara formalitas kita dianggap tidak terdaftar kan,” katanya.

Dengan tidak terdaftarnya pengajuan yang dilakukan oleh kliennya, mengakibatkan seluruh akta yang pernah dilahirkan saat masih terdaftar di AHU menjadi ilegal.

“Konsekuensinya mengakibatkan seluruh akta yang pernah dilahirkan ketika kita terdaftar di AHU itu menjadi 10 laporan pidana, karena dianggap ilegal yang awalnya RUPS kita legal karena kita dikeluarkan maka dia yang masuk, berarti kan dapat dikatakan kita menjadi ilegal. Padahal prosesnya di Ditjen AHU sangat ajaib!” sambung Rusdianto.

Menurutnya, nasib seseorang tak boleh dipermainkan, hak asasi serta nama baik kliennya telah dihancurkan. Bahkan, pihak keluarga pun kini menjadi sulit. Sehingga menurut Rusdi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan merespon permasalahan tersebut.

“Jadi saya sangat berharap agar Presiden dan Menkopolhukam segera turun tangan, hukum di negara ini sudah diacak-acak demi kepentingan bisnis belaka,” kata Rusdianto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *