Pimpinan Komisi II DPR Cibir Bupati Enrekang yang Jengkel Bencana Diberitakan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. (matahukum/farid)
“Menurut saya pemberitaan mengenai bencana alam di Enrekang oleh teman-teman pers patut diapresiasi karena ini adalah bentuk transparansi dan korektif kepada pemerintahan setempat, serta menjadi perhatian khusus kepada pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah untuk melakukan evaluasi ke depan sesuai amanat UU 23/ 2014”
Mata-Hukum, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyoroti Bupati Enrekang Muslimin Bando yang geram akan pemberitaan masif bencana alam di daerahnya. Junimart menyebut harusnya Bupati Enrekang melakukan evaluasi daripada protes kepada media.
“Ya evaluasi kinerja para kadis/ OPD-nya kenapa bisa terjadi bencana alam. Kan basa saja karena pembabatan hutan dan masalah dugaan perizinan yang telah tidak sesuai. Ini menyangkut pola pikir ya,” kata Junimart kepada Mata-Hukum, Minggu 16 Oktober 2022.
Junimart mengatakan justru pemberitaan media terkait bencana alam di Enrekang patutnya diapresiasi. Dia menyebut media justru melakukan peran keterbukaan dan korektif terhadap Pemda Enrekang.
“Menurut saya pemberitaan mengenai bencana alam di Enrekang oleh teman-teman pers patut diapresiasi karena ini adalah bentuk transparansi dan korektif kepada pemerintahan setempat, serta menjadi perhatian khusus kepada pemerintah pusat sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah untuk melakukan evaluasi ke depan sesuai amanat UU 23/ 2014,” ungkap Junimart.
Dalam kesemapatan tersebut politisi PDI Perjuangan itu juga menyebut harusnya Bupati Enrekang segera melakukan langkah koreksi. Bukannya, kata dia, justru menyorot kerja pers.
“Tugas mulia pers untuk memberitakan yang sifatnya objektif. Pemberitaan tersebut menjadi koreksi kepada pemerintahan di daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi kinerja,” tutur Junimart.

Sebelumnya, Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Muslimin Bando mengaku geram akan masifnya pemberitaan bencana alam di daerahnya. Dia menilai pemberitaan terkait bencana tersebut sengaja agar citra pemerintah daerah (pemda) menjadi cacat atau buruk.
“Untuk teman-teman wartawan, jangan juga berbangga untuk publikasi bencana supaya menjadi cacat pemerintah daerah. Apa salahnya kalau kirim dulu ke forkopimdanya bahwa di sini ada bencana terus turun sama-sama,” ungkap Muslimin dalam rekaman video
Menurut Muslimin, dia mengaku pemberitaan wartawan seolah hanya mencari panggung. Jadi dia mengaku kesal bila informasinya soal bencana yang terjadi di Enrekang sudah sampai ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Saya blak-blakan saja, saya tidak simpan-simpan. Saya jengkel kalau informasinya sudah sampai Jakarta (pemerintah pusat). Hanya mencari panggung di atas penderitaan orang lain, tidak boleh begitu, masyarakat butuh bantuan secara nyata bukan pemberitaan,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Muslimin juga mengkritik wartawan yang menurutnya hanya datang meliput di lokasi bencana. Semestinya, kata Muslimin Bando, wartawan juga menyumbangkan bantuan uang kepada korban bencana.
“Datang ke lokasi bawa uang ta kalau ada. Jangan cuma bermodalkan ambil berita saja,” jelasnya.