Pimpinan KPK Minta Maaf Tersangkakan Kabasarnas, Pengamat Nilai Pimpinan KPK Justru Rendahkan Lembaganya

0

“Prof. Mudzakkir : Kalau seperti ini pimpinan KPK meminta maaf kepada pihak TNI justru pimpinan KPK lah yang menunjukkan dirinya itu sudah tidak punya nyali untuk menghadapi para koruptor terutama yang melibatkan militer”

Mata-Hukum, Jakarta – Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Dr. Mudzakkir menanggapi adanya permintaan maaf pimpinan KPK ke TNI atas penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Seperti diketahui bahwa Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut penyelidik KPK khilaf dalam proses pengusutan dugaan suap senilai Rp 88,3 miliar tersebut.

KPK meminta maaf terhadap pihak TNI terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan perwira menengah dan perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) itu menunjukkan bahwa nyali KPK sudah mulai turun.

“Kalau KPK era era dulu kita bangga karena bisa menangkap koruptor koruptor kakap kalau KPK sekarang malah miris kondisinya,” tutur Mudzakir kepada matahukum, pada Sabtu 29 Juli 2023.

Padahal lanjut Ahli Hukum kelahiran 7 April 1957 itu, sudah jelas jelas OTT Terkait suap di tubuh lembaga Badan Sars Nasional (Basarnas) itu terjadi disertai dengan bukti bukti yang cukup. Apalagi ini tertangkap tangan, seharusnya pihak KPK tidak perlu meminta maaf apalagi menyalahkan anak buah.

“Cukup pihak oknum TNI yang terlibat tersebut serahkan ke pihak Pom TNI. Ini bisa menjadi tanda tanya ko tiba-tiba pihak KPK meminta maaf mari kita menanyakan kembali keberadaan KPK. Diperlukan apa tidak KPK, ini menjadi tanda tanya sekarang,” terangnya.

Karena beberapa hari lalu kata Mudzakir dengan bangganya pimpinan KPK mengumumkan hasil OTT dan membeberkan para tersangka kenapa tiba-tiba minta maaf, dan itu aneh saja menurut saya.

“Kita ambil contoh lembaga penegak hukum lain dalam operasional prosedur dalam penanganan sebuah kasus yang melibatkan oknum TNI maka tentu pihak kejaksaan melakukan koordinasi dengan pihak TNI,” ungkapnya.

Karena Jaksa tau lanjut Mudzakir kalau operasi kasus yang melibatkan oknum TNI cenderung ada hambatan atau perlawanan maka Jaksa meminta pihak TNI membantu.

“Namun lain halnya dengan KPK yang notabene lembaga superbody. Oleh karena itu KPK tidak perlu meminta maaf kepada pihak TNI,” imbuhnya.

Kalau seperti ini KPK meminta maaf kepada pihak TNI justru KPK lah yang menunjukkan dirinya itu sudah tidak punya nyali untuk menghadapi para koruptor terutama yang melibatkan militer.

“Atas dasar itulah kita bisa memahami keanehan keanehan dari pimpinan KPK sekarang ini. Dan bahkan mereka menyalahkan anak buahnya juga menggunakan kata kata khilaf dan seterusnya,”kata Mudzakir.

Sekali lagi, mari kita kembalikan lagi persoalan ini ke KPK itu sendiri dan ini merupakan bahan evaluasi bersama apakah lembaga KPK masih diperlukan atau tidak.

Selanjutnya tindakan pimpinan KPK itu menunjukkan kepada publik bahwa KPK hanya beraninya kepada koruptor yang tidak punya kekuatan dukungan dari pihak lain. Kalau duku KPK super body tapi sekarang tidak.

“Jadi menset dan kebijakan pimpinan KPK sekarang berbeda sekali para pimpinan KPK sebelum sebelumnya,” lanjutnya.

Terbukti bagi koruptor lemah yang tidak punya bekingan itulah sasaran KPK sekarang. Untuk itulah saya ingin sampaikan sebagai pendapat hukum saya mari kita mereview kembali lembaga KPK dalam proses penegakan hukum nya seperti apa?

Kalau dulu orang baru dengar namanya KPK sudah ketakutan karena Kewangan nya lembaga superbody sehingga bisa menangkap siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi. Tapi sekarang itu KPK sepertinya tidak lagi superbody.


“Menurut saya derajatnya turun KPK dari super body menjadi tidak itu bukan karena faktor luar tetapi justru itu dilakukan oleh para pimpinan KPK sekarang sendiri,” imbuhnya.

Seperti diketahui bahwa KPK telah menjadi ikon dalam setiap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, urgensi dibentuknya lembaga anti rasuah ini berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih profesional.

Mengapa kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis dipandang superbody? Pertama, status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3).

Kedua, KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (pasal 4). Ketiga, asas-asas yang dipergunakan KPK dalam menjalan tugasnya yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Terakhir, kewenangan KPK yang melebihi penegak hukum konvensional terletak pada pasal enam (6).

Status dan sifat KPK yang terkesan Super Body tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. KPK sebagai lembaga Negara (Special State Agency) yang secara khusus melakukan tugas dalam tindakan pidana korupsi. Keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang berada pada lembaga penegak hukum, antara Polisi, Kejaksaan, dan bahkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan kordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Terakhir, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. KPK dalam (pasal 11) membatasi segala tugas dan kewenanganya terhadap kasus kerugian negara dengan mominal RP 1.000 000 000 (Satu Milyar).

Tak hanya Mudzakir, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyoroti permintaan maaf KPK ke TNI atas penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tersebut.

Novel heran, pimpinan KPK bisa menyalahkan penyelidik yang bertugas dalam perkara tersebut.

“Pimpinan KPK tidak tanggung jawab. Setiap kasus melalui proses yang detail bersama pimpinan KPK dan pejabat struktural KPK,” kata Novel Baswedan lewat akun Twitter miliknya dikutip pada Sabtu 29 Juli 2023.

Novel menilai permintaan maaf Tanak itu seperti menyalahkan penyelidik KPK yang bertugas.

“Kok bisa-bisanya menyalahkan penyelidik atau penyidik yang bekerja atas perintah pimpinan KPK,” tegasnya.

“Kenapa tidak salahkan Firli (Ketua KPK) yang menghindar dan main badminton di Manado?” sambungnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak usai bertemu dengan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung dan rombongan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Henri dan Afri dijadikan tersangka, setelah penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT pada Selasa 25 Juli 2023 lalu

“Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK,” kata Tanak di hadapan.

Tanak menyinggung soal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 soal pokok-pokok peradilan. Di dalamnya ada empat peradilan, umum, militer, tata usaha negara, dan agama.

“Nah peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer,” kata Tanak.

Dia tak merinci lebih jauh soal kekhilafan tim KPK dalam perkara ini, namun dia menyebut mereka memohon maaf.

“Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan,” kata Tanak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *