Polda Metro Kirim SPDP ke Jaksa, Geledah Sejumlah Tempat, Sinyal Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka ? Game Over Jenderal!

0

“SPDP itu dikirim penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Oktober 2023 namun masih bersifat umum. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengakui telah menerima SPDP tersebut”

Mata-Hukum, Jakarta – Maraton Polda Metro Jaya mengusut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada Selasa 24 Oktober 2023 Ketua KPK, Firli Bahuri diperiksa penyidik Polda Metro di Bareskrim Polri soal kasus dugaan pemerasan ke SYL.

Firli Bahuri diperiksa di Bareskrim Polri hampir 10 jam lamanya oleh penyidik.

Namun, jam pemeriksaan itu terpotong dengan istirahat dan lain-lain.

Pucuk pimpinan KPK itu diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

Selang dua hari, Kamis 26 Oktober 2023 tim penyidik Polda Metro Jaya menggeledah dua rumah Firli Bahuri.

Rumah di Bekasi merupakan rumah pribadi dan rumah di Kertanegara, Jaksel rumah sewaan.

Sejumlah barang bukti diangkut dari dua lokasi tersebut.

Sebelumnya beberapa kali beredar kabar Polda Metro mengeledah rumah dan ruang kerja Firli di KPK.

Teranyar penyidik Polda Metro juga telang mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

SPDP itu dikirim penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (11/10/2023) namun masih bersifat umum.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengakui telah menerima SPDP.

Lantas akankah Firli Bahuri naik statusnya dari saksi ke tersangka ?

Kejati DKI Terima SPDP Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK ke SYL, Siapa Tersangkanya ?
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

SPDP itu dikirim penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Oktober 2023 namun masih bersifat umum.

“Betul SPDP diterima Kejati DKI Jakarta,” ucap Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan kepada wartawan, Kamis 26 Oktober 2023.

Dalam SPDP, polisi sudah mencantumkan Pasal 12e atau Pasal 12b dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Tipikor).

“SPDP masih bersifat umum, belum memuat tersangka di dalamnya,” jelasnya.

Rumah Digeledah, MAKI Harap Firli Ditetapkan Jadi Tersangka Pekan Depan
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman berharap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri ditetapkan menjadi tersangka pekan depan jika polisi menemukan dua alat bukti dalam penggeledahan yang dilakukan Kamis 26 Oktober 2023 di kediaman Firli.

“Menurut saya malah saya minta kepada penyidik Polda Metro Jaya maksimal minggu depan jika sudah ditemukan dua alat bukti,” ujarnya kepada wartawan.

Boyamin juga mengungkapkan, jika Firli tidak segera ditetapkan tersangka, maka dia akan melakukan gugatan pra peradilan ke Polda Metro Jaya.

Namun, sambungnya, ketika penyidik Polda Metro Jaya tidak menemukan cukup bukti terhadap Firli, maka lebih baik untuk dihentikan kasusnya.

“Kalau minggu depan tidak ada penetapan tersangka, saya mengambil opsi menggugat pra peradilan melawan Polda Metro Jaya karena tidak segera memberikan kepastian.”

“Kalau tidak cukup (alat bukti), ya dihentikan (kasus) supaya tidak membuat gaduh dan saling menyandera penegak hukum,” kata Boyamin.

Di sisi lain, Boyamin juga meminta kepada KPK untuk tidak bersinggungan lagi dengan Firli jika pensiunan jenderal bintang tiga ini ditetapkan tersangka.

Dia mengatakan KPK lebih baik mengurusi kasus korupsi yang besar ketika Firli ditetapkan menjadi tersangka.

“Meskipun nggak ada Firli, kena sandungan, tapi KPK itu tetap hebat karena ada empat pimpinan lain dan nanti kalau segera ditunjuk Plt-nya segera konsolidasi dan membuat prestasi hebat di sisa jabatan masih satu tahun ini,” katanya.

Fakta Safe House Ketua KPK Firli Bahuri di Kertanegara: Disebut Rumah Sewaan, Tak Tercantum di LHKPN

Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pihak polisi terlihat berjejer di depan rumah Ketua KPK Firli Bahuri pada Kamis 26 Oktober 2023.

Rumah di Kertanegara itu disebut menjadi safe house atau rumah rahasia Firli Bahuri.

Diberitakan Kompas.com, bangunan itu terlihat tidak mencolok dengan tembok berwarna kelabu.

Lantas, seperti apa informasi lengkapnya?

Berikut fakta-fakta safe house Firli Bahuri sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:

  1. Diduga Jadi Tempat Bertemu dengan SYL
    Dua orang sumber mengatakan, rumah di Kertanegara diduga menjadi tempat bertemunya Firli Bahuri dengan pejabat, termasuk mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Seorang sumber membenarkan, pertemuan di Kertanegara sesuai dengan keterangan bawahan SYL yang beredar, yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa Firli bertemu Syahrul di kediaman itu.

“Betul pernah ketemu di situ, tapi konon katanya itu safe house KPK,” ujarnya kepada Kompas.com.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui kapan pertemuan Firli Bahuri dan SYL di rumah itu berlangsung.

  1. Diklaim Rumah Sewaan
    Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan kediaman kliennya di Kertanegara yang digeledah penyidik Polda Metro Jaya adalah rumah sewaan.

Menurutnya, rumah tersebut digunakan Firli Bahuri untuk beristirahat saat berdinas di Jakarta.

“Itu sewa kalau beliau ke Jakarta, mau rehat istirahat, karena jarak dari Bekasi ke tempat dia bekerja kan cukup jauh kan.”

“Untuk rehat saja, istirahat, bukan punya Pak Firli,” ujarnya di depan rumah Firli di Bekasi, Kamis.

  1. Tak Tercantum dalam LHKPN

Sementara itu, rumah Firli Bahuri di Kertanegara tak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru pada 20 Februari 2023.

Dilansir laman elhkpn.kpk.go.id, Firli Bahuri mempunyai delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi dan Kota Bandar Lampung dengan nilai seluruhnya mencapai Rp10.443.500.000.

Berikut rinciannya:

  • Tanah dan bangunan seluas 317 m2/184 m2 di Bekasi, hasil sendiri, Rp1.436.500.000.
  • Tanah seluas 300 m2 di Bandar Lampung, hasil sendiri, Rp412.500.000.
  • Tanah seluas 300 m2 di Bandar Lampung, hasil sendiri, Rp412.500.000.
  • Tanah seluas 300 m2 di Bandar Lampung, hasil sendiri, Rp412.500.00
  • Tanah seluas 300 m2 di Bandar Lampung, hasil sendiri, Rp412.500.000.
  • Tanah dan bangunan seluas 250 m2/87 m2 di Bekasi, warisan, Rp2.400.000.000.
  • Tanah dan bangunan seluas 612 m2/342 m2 di Bekasi, hasil sendiri, Rp2.727.000.000.
  • Tanah dan bangunan seluas 120 m2/360 m2 di Bekasi, hasil sendiri, Rp2.230.000.000.

Total harta kekayaan yang dilaporkan tersebut Rp22.864.765.633.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya tengah mengusut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Nama eks Mentan SYL terseret kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK saat pengusutan di Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2021.

Kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Metro Jaya soal dugaan pemerasan pada 12 Agustus 2023.

Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lalu melakukan langkah-langkah untuk memverifikasi dumas tersebut.

Pada 15 Agustus 2023, polisi menerbitkan surat perintah pulbaket sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas dumas itu.

Selanjutnya, pada 21 Agustus 2023, diterbitkan surat perintah penyelidikan.

Tim penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kemudian melakukan serangkaian penyelidikan.

Polisi lalu mulai melakukan serangkaian klarifikasi kepada sejumlah pihak mulai 24 Agustus 2023.

Setelah itu, penyidik akhirnya menaikkan status kasus dugaan pemerasan tersebut ke penyidikan dari hasil gelar perkara pada Jumat (6/10/2023).

Dalam kasus ini, pasal yang dipersangkakan yakni Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.

Adapun dalam kasus dugaan pemerasan ini, penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, dan atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Polisi secara maraton telah memeriksa lebih dari 54 orang saksi sejak surat perintah penyidikan diterbitkan pada Senin 9 Oktober 2023.

Para saksi ini di antaranya SYL, Firli Bahuri, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, tujuh pegawai KPK, dan ajudan Firli.

KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi

Zainal Arifin Mochtar selaku Penasihat Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menilai banyak kontroversi di tubuh KPK pada era Firli Bahuri.

Menurutnya, KPK dibawah kepemimpinan FIrli Bahuri terdapat banyak sekali proses korupsi di internal KPK yang tidak terselesaikan dengan baik. Hal itu bisa terlihat dari sejumlah kasus-kasus yang ada.

Zainal Arifin pun menilai, salah satu faktor lemahnya KPK dalam menangani ini lantaran Dewas di KPK sendiri yang sangat lemah dan tidak memiliki itikad yang cukup untuk melakukan penegakan hukum anti korupsi.

Maka dari itu, banyak sekali kasus yang tersendat dan tidak selesai dengan tuntas.

Adapun faktor atau langkah pihak kepolisian bisa melakukan tindakan seperti saat ini merupakan dampak dari KPK yang rajin memproduksi kontroversi dibandingkan dengan prestasinya.

KPK menuai deretan kontroversi. Simak kontroversi KPK era Firli Bahuri berikut ini.

Jenderal Firli Bahuri sudah memulai kontroversi sejak menjadi Deputi Penindakan KPK. Hal itu dibuktikan dengan Pertemuan dengan pihak yang tengah di usut kasusnya oleh lembaga anti rasua tempat dirinya menjabat. Pertemuan Irjen Firli dan TGB yang Berujung Pelanggaran Etik

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, mantan Deputi Penindakan KPK, Irjen Firli Bahuri melakukan pelanggaran etik berat.

Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari mengatakan, Firli melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

“Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat,” kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Tsani mengatakan, pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli itu berdasarkan pada tiga peristiwa.

Pertama, pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018.

Secara etik, Firli mestinya tidak bertemu Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) karena KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pertemuan Firli dengan TGB tidak berhubungan dengan tugas Firli sebagai Deputi Penindakan KPK saat itu.

“F juga tidak pernah meminta izin melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara ataupun pihak yang memiliki risiko independensi dan tidak melaporkan seluruh pertemuan-pertemuan tersebut kepada pimpinan KPK,” ujar Saut.

Adapun bukti-bukti pertemuan antara Firli dan TGB didapat KPK dari sejumlah saksi serta beberapa foto dan video.

“Dalam acara Harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100.000 hektar di Bonder Lombok Tengah, dalam pertemuan ini terlihat saudara F berbicara dengan saudara MZM,” kata Tsani.

Beberapa Kontroversi di Lembaga Penegak Hukum KPK Dibawah Pimpinan Jenderal Firli Bahuri;

  1. Revisi UU KPK

Kontroversi dimulai saat Firli Bahuri hendak menjabat pada 17 September 2019. Ketika itu DPR mengesahkan revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak melemahkan pemberantasan korupsi.

Namun Firli saat itu malah menyetujui revisi itu sebelum dilantik pada Desember 2019. Hal itu tentu menimbulkan kegaduhan dari berbagai pihak.

  1. Firli Langgar Kode Etik

Setahun menjabat tepatnya pada 24 September 2020, Firli terbukti melanggar etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dia dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi tumpangan helikopter. Putusan tersebut merupakan satu dari berbagai laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli.

  1. Tes Wawasan Kebangsaan

Sebanyak 57 pegawai KPK dipecat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan pada tahun 2021. Namun tes kepegawaian itu disebut melanggar hak asasi oleh Komnas HAM dan maladministrasi oleh Ombudsman RI.

  1. Gratifikasi Tiket GP Mandalika

Kemudian pada 11 Juli 2022, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri. Padahal ketika itu Lili sedang diperiksa Dewas KPK terkait laporan gratifikasi tiket GP Mandalika.

  1. Indeks Korupsi Terburuk

Pada awal tahun 2023 ini, Transparency International melansir indeks korupsi yang menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk sepanjang reformasi. Salah satu indikatornya adalah pemberantasan korupsi yang dinilai jalan di tempat. Hal ini menjadi indikator cara kerja dan hasil kinerja KPK selama dipimpin Firli.

  1. Kasus Formula E

Firli mengembalikan sejumlah petinggi KPK dari kejaksaan dan kepolisian ke institusi asal pada 11 Februari 2023. Namun pengembalian itu santer disebut berkaitan dengan penanganan kasus Formula E di Pemprov DKI.

  1. Kasus Korupsi

Dewas KPK memeriksa sejumlah petinggi KPK terkait dugaan kebocoran perkara dugaan korupsi di Kementerian BUMN pada 8 Mei 2033. Hal ini tentu menambah catatan merah KPK di bawah kepemimpinan Firli.

  1. Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Terbaru pada Kamis (25/5/2023) MK menyetujui gugatan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun yang menimbulkan kontroversi. Pasalnya hal itu dinilai membingungkan karena apakah putusan MK berlaku pada pimpinan KPK saat ini atau periode berikutnya.

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan kewenangan MK yang bisa memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Bahkan banyak pihak menduga perpanjangan masa pimpinan KPK ini berkaitan dengan Pemilu 2024.

Mantan ketua KPK, Abraham Samad mengkritisi keputusan MK mengenai penambahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Menurut Samad, hal itu menunjukkan bahwa KPK tidak lagi independen.

Dari berbagai sumber/matahukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *