Politisi Golkar Adies Kadir Kembali Terpilih untuk Kedua Kalinya Jadi Ketua Panja RUU MK

0

“Sebelumnya, Adies yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu juga dipercaya memimpin Panja RUU MK yang sama di tahun 2020 lalu”

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Adies Kadir. (Istimewa)

Mata-Hukum, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, H Adies Kadir kembali dipercaya untuk kedua kalinya memimpin Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK). Sebelumnya, Adies juga dipercaya memimpin Panja RUU MK yang sama di tahun 2020 lalu.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Istimewa)

“Dari meja pimpinan mengusulkan, yang akan pegang (memimpin) Panja ini saudara Dr Ir H Adies Kadir, SH, MHum. Apa Bapak Ibu setuju dengan usulan ini?,” tanya Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto dalam saat memimpin rapat bersama antara Komisi III DPR RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Ham (MenkumHAM), Yassona Laoly, dengan agenda Penjelasan DPR RI terhadap RUU Perubahan tentang MK, di ruang Sidang Komisi III DPR RI, Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu 15 Februari 2023.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. (Istimewa)

“Setuju!,” jawab secara kompak para Anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam ruangan tersebut.

Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul itu meminta persetujuan para Anggota Komisi III DPR RI yang hadir. Dengan mantap, Bambang Pacul menetapkan Adies Kadir kembali sebagai Ketua Panja RUU MK untuk kedua kalinya tanpa ada penolakan dari fraksi yang ada di DPR.

“Dengan demikian dibentuknya Panja RUU Tentang Mahkamah Konstitusi (MK), maka selesai juga seluruh rangkaian acara rapat kerja dalam fungsi legislasi pada hari ini. Kami atas nama seluruh Anggota Komisi III DPR RI mengucapakan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada Bapak Menkopolhukam RI (Mahfud MD), MenkumHAM RI (Yassona Laoly) dan PLT Direktur Jenderal Peraturan dan Perundangan serta seluruh jajarannya. Berkenankan kepada Pimpinan untuk menutup rapat kerja hari ini.

Menkopolhukam Mahfud MD (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kanan). (Istimewa)

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ucap Bambang Pacul sembari mengetok palu sidan sebanyak tiga kali menutup rapat tersebut.

Pada kesempatan itu, Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU MK tersebut diserahkan langsung oleh pemerintah yang diwakili oleh Mahfud MD. RUU tersebut dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR pada masa sidang IV.

“Pembahasan diawal Masa Sidang IV,” kata Adies Kadir pada Lintas Parlemen saat ditanya kapan pembahasan dimulai terkait RUU MK tesebut.

Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Adies Kadir. (Istimewa)

Sebagai informasi, sebelumnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Di mana perubahan ketiga tersebut UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) itu berlaku pada tanggal 29 September 2020 kala Adies Kadir sebagai Ketua Panja RUU MK yang dibahas secara maraton selama tujuh hari.

Pemerintah Rapat Bersama Komisi III DPR RI Bahas RUU MK

Untuk diketahui bahwa
Komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas perubahan keempat revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesepakatan itu terjadi saat Komisi III DPR rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Mahfud MD.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto.

Dia menjelaskan pembentukan panja ini usai Mahfud MD memberikan penjelasan pemerintah.

“Saya menawarkan sekaligus pembentukan panja untuk RUU ini, ya mohon izin Pak Menko,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Pacul mengatakan yang akan memimpin atau menjadi Ketua Panja tersebut yakni Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir.

“Jadi dari meja pimpinan mengusulkan yang pegang panja ini Pak Adies Kadir. Setuju?” tanya Pacul

Setuju,” jawa para anggota Komisi III yang hadir dalam rapat.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD dan pihak Kemenkumham untuk membahas perubahan keempat atas revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/2/2023).

Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, membacakan alasan Komisi III DPR melakukan revisi UU MK.

Komisi III, dikatakan Habiburokhman, menilai perubahan ketiga atas UU MK, yaknk UU nomor 7 tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

“Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang dibatalkan, yakni Putusan MK Nomor 96/PUU-XVII/2020 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022,” kata Habiburokhman.

Komisi III juga menilai perubahan keempat ini hendak menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Adapun beberapa pokok materi penting dalam perubahan keempat UU MK ini antara lain

“Persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi, evaluasi hakim konstitus, unsur keanggotaan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Habiburokhman.

Di saat yang bersamaan, Menkopolhukam Mahfud MD yang mewakili pemerintah mengatakan pihaknya mengirimkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

“Besar harapan kami agar kiranya RUU dapat segera dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setelah penyampaian ini, Izinkan saya sampaikan naskah yang saya bacakan disertai Daftar Isian Masalah yang sudah kami siapkan ke sidang yang terhormat ini,” pungkas Mahfud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *