Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunda Pemilu Aneh Bin Ajaib

0

“Jika ada yang bukan kewenangan PN Jakpus maka KPU abaikan saja. Apalagi Pak Mahfud MD bilang bahwa putusannya seperti orang salah masuk kamar,”

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil. (Istimewa)

Mata-Hukum, Jakarta – Putusan kontroversial majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan Pemilu 2024 adalah keputusan aneh bin ajaib. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil.

Tiga nama majelis hakim yang menangani gugatan Prima. Yang menjadi hakim ketua adalah T Oyong, serta H. Bakri, dan Dominggus Silaban yang masing-masing menjadi hakim anggota

“Ini putusan aneh dan ajaib. Yang menggugat saja bingung dengan putusan majelis hakim PN Jakpus, apalagi masyarakat,” ungkap Nasir Djamil kepada matahukum, pada Sabtu 4 Maret 2023.


“Saran saya lanjut politisi PKS itu, KPU RI abaikan saja putusan itu karena putusan itu telah melampaui kewenangannya,” ujarnya.

Terkait implikasi hukum dari putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, kata Nasir Djamil, tinggal KPU memilih dan memilah bunyi putusannya.

Gedung KPU RI. (Istimewa)

” Jika ada yang bukan kewenangan PN Jakpus maka KPU abaikan saja. Apalagi Pak Mahfud MD bilang bahwa putusannya seperti orang salah masuk kamar,” tutup Nasir Djamil.

Komisi II DPR: Putusan Pengadilan Negeri Jakpus Menunda Pemilu Keliru

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima agar pemilu ditunda keliru.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang. (Istimewa)

Junimart mengingatkan perkara perdata harusnya tidak mengikat kepada pihak lainnya.

“Pengadilan Negeri Jakpus keliru membuat putusan dalam perkara ini karena gugatan yang diajukan Partai Prima adalah gugatan keperdataan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan dan/atau administrasi negara,” kata Junimart Kepada Matahukum, pada Jumat 3 Maret 2023.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Istimewa)

Dalam kesempatan tersebut, Junimart menekankan perkara perdata hanya mengikat kepada penggugat dan tergugat, dalam hal ini Partai Prima dan KPU.

Karena itu lah, kata dia, harusnya putusan PN Jakpus tidak berlaku umum.

“Putusan mengabulkan dalam perkara perdata hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja (Partai Prima dan KPU), tidak dapat mengikat kepada pihak lain,” tegas Junimart.

Putusannya tidak berlaku umum lanjut mantan pengacara kondang itu, tidak mengikat pihak lainnya.

Gedung DPR RI. (Istimewa)

Berbeda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh MK atau MA menyangkut peraturan lainnya yang sifat putusannya berlaku bagi semua orang,” ungkapnya.

Karena itu lah, politisi PDI Perjuangan itu menilai, harusnya PN Jakpus hanya menghukum KPU sebagai tergugat untuk memverifikasi ulang Partai Prima.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang. (Matahukum/ Farid)

Junimart menyebut PN Jakpus tidak bisa mengusik partai lain, apa lagi mengganggu tahapan pemilu.

“Apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Partai Prima sesuai dan beralasan hukum, maka KPU mestinya dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus mengusik partai lain apalagi mengganggu tahapan Pemilu,” ujarnya.

Simulasi Pemilu oleh KPU. (Istimewa)

“Lebih detail lagi sengketa inipun sesungguhnya bukanlah materi gugatan PMH (perbuatan melawan hukum) akan tetapi gugatan sengketa proses administrasi pemilu yang prosedurnya dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan TUN.

Oleh karenanya sesuai hukum acara semestinya menolak gugatan Partai Prima atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O) karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan asas kompetensi,” lanjut Junimart.

Sebelumnya diberitakan, dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Dalam amar putusan itu tercatat 3 nama majelis hakim yang menangani gugatan Prima. Yang menjadi hakim ketua adalah T Oyong, serta H. Bakri, dan Dominggus Silaban yang masing-masing menjadi hakim anggota.


Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Hakim memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024. .

“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi putusan tersebut.

Berikut putusan lengkapnya:

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara.

Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menghukum Tergugat
membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *