Sentil Bamsoet dan LaNyalla, Rizal Ramli: Aktor Pengkhianat Konstitusi Makin Kelihatan
“Ekonom Rizal Ramli: Skenario rencana kudeta konstitusi pernah dipasarkan 6-9 bulan yang lalu, gagal dihantam kawan-kawan pro-demokrasi. Sekarang diputar ulang oleh Ketua DPD dan Ketua MPR?”
Mata-Hukum Jakarta- Isu kudeta konstitusi melalui penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat meredup kini kembali mencuat ke publik.
Isu tersebut kembali menghangat setelah Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyinggung Pemilu 2024 perlu dihitung kembali.
“Skenario rencana kudeta konstitusi pernah dipasarkan 6-9 bulan yang lalu, gagal dihantam kawan-kawan pro-demokrasi. Sekarang diputar ulang oleh Ketua DPD dan Ketua MPR?” kata ekonom senior Rizal Ramli kepada wartawan, pada Jumat 9 Desember 2022.
Sebelum Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, hal serupa juga disampaikan Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti. Padahal LaNyalla sebelumnya getol mengkritik isu penundaan pemilu, namun beberapa waktu lalu justru berubah 180 derajat dan mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
Meski mengkritik sepak terjang para politisi tersebut, Rizal Ramli kini bersyukur aktor-aktor pengudeta konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan rezim semakin terungkap.
“Bagus supaya jelas garis demarkasinya, siapa-siapa saja yang mengkhianati konstitusi,” pungkasnya.
Usul penundaan pemilu yang digulirkan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo juga membuat pimpinan DPR RI angkat bicara. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu sudah menetapkan tahapan pemilu 2024.
Usul penundaan pemilu yang digulirkan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menuai banyak sorotan. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu sudah menetapkan tahapan pemilu 2024.
“Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta-merta mengubah tahapan yang sudah ada,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Desember 2022.
Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, DPR tetap mendukung Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai waktunya pada 14 Februari 2024, meski ada sejumlah pihak yang tetap berusaha agar pesta demokrasi lima tahunan itu bisa ditunda.
“Pada saat ini DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati,” tegas Dasco.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya menyatakan, penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang. Bamsoet beralasan Pemilu 2024 berpotensi memanaskan suhu politik nasional.
“Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu,” ujar Bamsoermt dalam diskusi Poltracking Indonesia, pada Kamis 8 Desember 2022 lalu.
Terlebih, kata Bamsoet, publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Hasil survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut, 73,2 persen tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.
Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua?,” pungkas Bamsoet
