Sosok Hasyim Asyari, Ketua KPU RI Diputus Bersalah oleh DKPP dan Didesak Mundur ICW

0

“DKPP: Ketua KPU Akui Berduaan dengan Wanita Emas Ziarahi Pantai dan Goa Jogja
Keduanya bertolak dari Jakarta dengan pesawat yang dipesan dan dibayar Hasnaeni”

Mata-Hukum, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari didesak untuk mundur dari jabatannya karena baru saja mendapatkan sanksi peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adalah peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang mendesak Hasyim untuk mundur dari jabatrannya. Adapun sanksi yang diterima Hasyim dari DKPP disebabkan pernyataan dirinya mengenai sistem Pemilu Proporsional tertutup.

Menurut Kurnia, bukan kali ini saja Hasyim menimbulkan kegaduhan ketika menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPU.

“Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih juga menemukan keganjilan selama ia (Hasyim) menjabat, satu di antaranya dugaan kecurangan Pemilu dalam proses verifikasi parpol,” kata Kurnia dalam keterangan resminya pada awak media, Sabtu, 1 April 2023.

Kurnia menyebutkan, Hasyim melakukan kecurangan dalam proses verifikasi calon peserta Pemilu 2024.

Ketika itu, menurut Kurnia, koalisi menemukan sejumlah indikasi kuat adanya keterlibatan Hasyim dalam memerintahkan anggota KPU daerah untuk berbuat curang.

Kecurangan yang ia maksud adalah dengan cara meloloskan partai politik yang tidakmemenuhi syarat. Karena itulah, Kurnia dan ICW mendesak agar Hasyim segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Ini penting untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak lagi diwarnai dengan kontroversi dan kecurangan yang akan meruntuhkan asas-asas Pemilu itu sendiri,” kata Kurnia.

Lantas seperti apakah sosok Hasyim Asyari? Berikut ulasannya

Wanita Emas Polisikan Ketua KPU Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Ketua Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias Wanita Emas melaporkan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari terkait dugaan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya, pada Senin 16 Januari 2023.
Pelaporan diwakili oleh kuasa hukum Hasnaeni, Ihsan Perima Negara.

“Kami telah melaporkan Hasyim Asy’ari ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual kepada klien kami (Hasnaeni),” kata Ihsan dalam keterangannya, pada Selasa 17 Januari 2023.

Ihsan menyebut dugaan pelecehan seksual itu terjadi pada 13 Agustus sampai 3 September 2022 di tiga lokasi berbeda. Yakni di Kantor KPU RI, Kantor DPP Partai Republik Satu, dan Hotel Borobodur.

“Klien kami berkenalan dengan terlapor di Kantor KPU RI sejak 13 Agustus 2022. Disitulah mulai dilakukan pelecehan seksual,” ujarnya.

Ihsan turut mengklaim bahwa kliennya diiming-imingi partainya bakal lolos verifikasi dan membantu akan membesarkan Partai Republik Satu.

“Selain laporan pelecehan seksual, klien kami (Hasnaeni) akan melaporkan dugaan pengancaman atas beredarnya video testimoni pelecehan seksual dan video permintaan maaf. Klien kami diancam dan diintimidasi oleh saudara Hasyim Asy’ari,” tuturnya.

Dalam laporan ini, kata Ihsan, pihaknya turut menyertakan beberapa barang bukti. Antara lain, tangkapan layar chat Whatsapp, foto, hingga video.

Laporan ini teregister dengan nomor LP/B/286/I/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Januari. Pihak pelapor atas nama Ihsan Perima Negara, dan terlapor Hasyim Asy’ari.

Dalam laporan itu, Hasnaeni melaporkan Hasyim atas dugaan pelecehan seksual yang diatur Pasal 6 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan terkait laporan yang dilayangkan oleh Hasnaeni tersebut.

“Benar,” ucap Trunoyudo singkat.

Sebelumnya, Hasnaeni juga melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelecehan seksual.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan akan menghadapi kasus tersebut jika diproses DKPP.

Hasyim mengatakan akan menjawab semua gugatan terhadap KPU di forum-forum resmi. Dia berkata hal itu juga berlaku bagi kasus yang menerpa dirinya.

“Ya kalau ada aduan, ada gugatan, ya nanti kita jawab di forum-forum tersebut. Iya (akan menghadapi kasus yang menyeret dirinya),” kata Hasyim saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12).

Namun, Hasnaeni kemudian mencabut laporannya. Alhasil, DKPP pun menyetop laporan Hasnaeni terhadap Ketua KPU tersebut.

DKPP: Ketua KPU Akui Berduaan dengan Wanita Emas Ziarahi Pantai dan Goa Jogja
Keduanya bertolak dari Jakarta dengan pesawat yang dipesan dan dibayar Hasnaeni.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui dirinya dan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas melakukan perjalanan pribadi ke DI Yogyakarta untuk menziarahi sejumlah pantai dan goa. Hal ini terungkap dalam sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin 3 April 2023.

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Hasyim dan Hasnaeni berduaan pergi ke Yogyakarta pada 18 Agustus 2022. Mereka bertolak dari Jakarta menggunakan pesawat, yang tiketnya dipesan dan dibayar oleh Hasnaeni.

Setibanya di Jogja, Hasyim bersama Hasnaeni langsung menuju Goa Langse, Partai Parangkusumo dan Pantai Baron untuk melakukan ziarah. Kegiatan ziarah itu berlangsung hingga 19 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB. Setelah itu, Hasnaeni mengantarkan Hasyim ke sebuah hotel bintang lima di pusat Kota Jogja.

Raka menuturkan, Hasyim pada 18-20 Agustus 2022 itu seharusnya menghadiri agenda resmi selaku Ketua KPU. Berdasarkan surat tugas nomor 326/LT.02.01-ST/03/2022, agendanya adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan tujuh perguruan tinggi di Yogyakarta.

“Teradu (Hasyim) mengakui secara sadar telah melakukan perjalanan ziarah di luar kedinasan bersama pengadu II (Hasnaeni) selaku Ketua Umum Partai Republik Satu yang sedang mengikuti pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024,” kata Raka, pada Senin 3 April 2023.

DKPP menilai, perjalanan Hasyim bersama ketua umum partai politik di luar agenda kedinasan itu merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi, ketika itu KPU sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap Partai Republik Satusebagai syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

Lebih lanjut, DKPP menilai Hasyim telah melakukan tindakan tak pantas dan tak patut. Sebab, Hasyim sebagai penyelenggara pemilu seharusnya memegang prinsip mandiri dengan cara menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan berpihak kepada partai politik tertentu.

“DKPP menilai teradu terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional, dan profesional,” kata Raka.

Hasyim dinilai terbukti melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik danPedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selain itu, DKPP juga menyatakan Hasyim melanggar kode etik karena aktif berkomunikasi dengan Hasnaeni melalui percakapan WhatsApp tentang topik pribadi.

Kendati begitu, DKPP menyimpulkan bahwa Hasyim tidak terbukti melecehkan Hasnaeni. Sebab, tidak ada bukti dan saksi yang menguatkan dalil tersebut.

Sebagai catatan, Hasnaeni mendalilkan Hasyim melecehkan dirinya dengan iming-iming bakal meloloskan partainya sebagai peserta pemilu. KPU RI pada 14 14 Oktober menyatakan Partai Republik Satu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Sekitar dua bulan usai dinyatakan tidak lolos, barulah perempuan berusia 46 tahun itu mengungkap dugaan pelecehan seksual dan membuat aduan di DKPP.

Atas sejumlah pelanggaran kode etik tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi berat kepada Hasyim. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hasyim Asya’ri selaku ketua merangkap anggota KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPPHeddy Lugito.

Hasyim enggan menanggapi putusan DKPP ini. Dia hanya mau memberikan penjelasan kepada awak media terkait isu pemilu lainnya.

Profil Hasyim Asy’ari

Hasyim Asy’ari adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027.

Sebelumnya, Hasyim menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah.

Hasyim lahir pada 3 Maret 1973 di Pati, Jawa Tengah.

Ia memiliki istri bernama Siti Mutmainah dan dikaruniai tiga orang anak.

Setelah menjadi Dosen di Undip, Hasyim mulai aktif dalam kegiatan Pemilu dengan menjabat sebagai Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Ia memiliki istri bernama Siti Mutmainah dan dikaruniai tiga orang anak.

Setelah menjadi Dosen di Undip, Hasyim mulai aktif dalam kegiatan Pemilu dengan menjabat sebagai Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Hasyim lahir pada 3 Maret 1973 di Pati, Jawa Tengah.

Ia juga menjadi peneliti di berbagai lembaga, seperti BAPPENAS bidang hukum dan kelembagaan, Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum, Undip, hingga menjadi konsultan di Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Sejak tahun 1998, ia sudah aktif masuk sebagai Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kudus.

Di NU, Hasyim diberi amanah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Jawa Tengah.

Berikut riwayat pendidikan yang ditempuh Hasyim Asy’ari, dilansir jdih.kpu.go.id:

  • Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Lulus pada 2012.
  • Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lulus pada 1998.
  • Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto. Lulus pada 1995.
  • Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto (1991-1995).
  • Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).
  • Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988).
  • Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).
  • Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985).

Pengalaman Pekerjaan:

  • Anggota KPU RI periode 2017-2022
  • Anggota KPU RI Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 29 Agustus 2016 s.d. 11 April 2017
  • Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang sejak 1998-sekarang
  • Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang sejak 2013-sekarang
  • Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang sejak 2013-sekarang
  • Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas
    Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), UNDIP, Semarang sejak 2013-sekarang
  • Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri), Jakarta sejak 2016

Beberapa daftar buku yang diterbitkan Hasyim Asy’ari:

  • Konsolidasi Partai Politik: Belajar dari Jawa Tengah
  • Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (Omnibus Law)
  • Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Provinsi Jawa Tengah
  • Negara dalam Pandangan Soepomo
  • Mekanisme dan Tahapan Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014
  • Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan untuk PPS
  • Panduan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk KPPS
  • Bantuan Hukum Progresif: Belajar dari Pengalaman Lembaga Bantuan Hukum 1971-1996
  • Tata Kelola Internal Pengawasan Pemilu
  • Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  • Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  • Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS)
  • Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)
  • Tata Kelola Internal, Struktur Hierarkis dan Perencanaan Strategis KPU: Modul Training Manajemen Pemilu untuk KPU Provinsi. Dari berbagai sumber/matahukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *