Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

0

“Majelis Hakim: Menyatakan Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Terdakwa II Ni Putu Purnamasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu primair”

Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah. (Istimewa)

Mata-Hukum, Jakarta – Terdakwa tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD (TWP AD) 2013-2020, Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis masing-masing 16 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI I Ketut Sumedana mengatakan vonis sesuai dengan dakwaan primer.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Istimewa)

“Menyatakan Terdakwa I Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Terdakwa II Ni Putu Purnamasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu primair,” kata hakim dalam pembacaan vonis pada Selasa 31 Januari 2023 di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan resmi Kapuspenkum, pada Jumat 3 Februari 2023.

Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah. (Tribunnews)

Selain pidana penjara 16 tahun, masing-masing terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 750 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan. Selain itu Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah wajib membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 34.375.756.533 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama empat tahun,” kata hakim.

Adapun Ni Putu Purnamasari wajib membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 80.333.490.434 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Oditur Militer/Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 tahun.

“Memerintahkan agar para terdakwa ditahan dan membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 25.000,” ujar hakim.

Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah akan ditahan di Instalasi Tahanan Militer Cimanggis. Sementara Ni Putu Purnamasari dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Terkait vonis tersebut, Tim Penuntut Koneksitas maupun pihak Yus Adi Kamrullah masih mempertimbangkan untuk menerima atau banding. Sementara Ni Putu Purnamasari menyatakan banding atas putusan tersebut.

Jampidmil: Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana pemenjaraan, akan tetapi lebih dari itu juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatannya.

Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Kejaksaan Agung, Anwar Saadi. (Istimewa)

Menanggapi putusan majelis hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD (TWP AD) 2013-2020, terhadap terdakwa Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari. Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), Kejaksaan Agung, Anwar Saadi menjelaskan bahwa hukum militer dibina serta dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara, dan karenanya dalam proses penegakan hukum terhadap oknum prajurit yang melakukan tindak pidana. Namun lanjut Jampidmil, penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana pemenjaraan, akan tetapi lebih dari itu juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatannya yang ditinjau dari aspek kepentingan pertahanan negara, keadilan bagi prajurit dan masyarakat, juga kepastian hukum baik secara formil maupun materiil.

Hal itu disampaikan oleh Jampidmil, Anwar Saadi dalam siaran persnya melalui Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, pada Jumat 3 Februari 2023.

Untuk diketahui majelis hakim memvonis masing-masing 16 tahun penjara terhadap kedua terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis Hakim Koneksitas Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya menyatakan para Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2013 s/d 2020, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Oleh karenanya, masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara 16 tahun, dan membayar denda serta uang pengganti sesuai nilai yang dikorupsi oleh masing-masing Terdakwa.
Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang oleh undang-undang diberi wewenang selaku atasan yang berhak menghukum dan penyerah perkara berulang kali memberikan penekanan bahwa proses hukum perkara korupsi dana TWP AD ini harus dapat mengembalikan kerugian kepada prajurit TNI AD khususnya.
Oleh karenanya, Majelis Hakim Koneksitas di dalam putusannya juga menetapkan bahwa semua barang bukti berupa aset tanah, bangunan, dan lain-lain dinyatakan dirampas untuk negara cq. TNI AD untuk kepentingan kesejahteraan prajurit.
Dari putusan Majelis Hakim tersebut, juga jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam menjatuhkan pidana pokok baik terhadap Terpidana militer maupun Terpidana sipil. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan militer dewasa ini sangatlah menjunjung tinggi asas equality before the law yaitu persamaan di depan hukum dalam penegakan hukum korupsi yang disidangkan secara koneksitas.
Melalui mekanisme penanganan perkara secara koneksitas ini, menunjukkan bahwa upaya pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan secara maksimal melalui mekanisme hukum acara didukung kerjasama yang baik antara Jaksa, Oditur, dan Penyidik Polisi Militer yang tergabung dalam Tim Penyidik Koneksitas.
Peran publikasi media yang memberitakan proses hukum perkara korupsi dana TWP AD ini juga semakin penting untuk memberikan gambaran bahwa reformasi hukum militer khususnya dalam mekanisme peradilan militer sudah berjalan semakin baik dan terbuka sebagai wujud transparansi penegak hukum di lingkungan TNI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *