“Penyerahan bantuan Sanimas ini menjadi pengingat bahwa efektivitas APBN tidak hanya diukur dari besarnya angka yang digelontorkan, tetapi dari dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat”
Mata Hukum, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekkeu), Ir. Hj. Sari Yuliati, MT. menyerahkan bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Adapun wilayah yang mendapatkan bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dari politisi Golkar tersebut yaitu Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awu, Lombok, NTB.
Menurut Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II itu, bantuan tersebut untuk memberikan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sari Yuliati yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Golkar itu mengatakan bahwa program Sanimas yang dibiayai melalui Dana APBN merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi.
“Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” kata Sari dalam keterangan tertulisnya diterima pada, Selasa 5 Mei 2026.
Sari juga menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi persoalan klasik seperti minimnya fasilitas sanitasi, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Karena itu program Sanimas tidak boleh dipandang sebagai proyek biasa melainkan sebagai intervensi strategis untuk memutus rantai masalah kesehatan dan kemiskinan.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan bahwa penggunaan Dana APBN harus dikawal dengan serius agar tepat sasaran dan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun dengan anggaran negara, tetapi tidak dimanfaatkan atau tidak dirawat. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tuturnya.
Dia pun mendorong pemerintah daerah dan kelompok masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program melalui edukasi dan penguatan kesadaran kolektif. Menurutnya, dengan sanitasi yang baik, diharapkan angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif.
“Penyerahan bantuan Sanimas ini menjadi pengingat bahwa efektivitas APBN tidak hanya diukur dari besarnya angka yang digelontorkan, tetapi dari dampaknya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata dimulai dari hal paling mendasar yaitu sanitasi yang layak bagi semua,” tutupnya.