Warganet Sebut Polda Sumut Tak Layak Dapat Penghargaan Kompolnas

0

“Respons Negatif Netizen Terhadap Polda Sumut dan Kompolnas. Polda Sumut Dapat Penghargaan, Netizen Singgung Begal yang Merajalela”

Mata-Hukum, Jakarta – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di bawah kepemimpinan Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak berhasil meraih penghargaan Kompolnas Award 2023 predikat terbaik tingkat polda kelompok A.

Penghargaan Kompolnas Award 2023 diberikan langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bertempat di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pada Rabu 21 Juni 2023 malam lalu.

Adapun penilaian atas penghargaan Kompolnas Award 2023 yang diterima Polda Sumut, yakni rasio penyelesaikan SKM Kompolnas, indeks transformasi pengawasan, integritas satwil, kinerja operasional satwil, manajemen media, indeks transformasi pelayanan publik, respon publik atas kinerja personal dan kemampuan satwil dalam melakukan pemetakan potensi kerawanan pemilu/pilkada.

Postingan soal prestasi yang di torehkan Polda Sumut itu ramai dikomentari netizen. Saat dilihat pada Jumat 23 Juni 2023 postingan yang diunggah di instagram resmi Polda Sumatera Utara telah dikomentari lebih 200 orang.

Ada yang mengucapkan selamat dan banyak yang berkomentar bahwa penghargaan itu tak sejalan dengan realita yang sebenarnya.

Seperti yang ditulis akun Arifin. “Selamat Pak. Oia Tolong Team Tawon atau team apapun itu lebih diperbanyak lagi , supaya kita yg pulang kerja di jam Dini hari merasa aman pak.”

Sama seperti Arifin, netizen lainnya berharap penghargaan itu diharapkan jadi motivasi Polda Sumut untuk lebih tingkatkan kinerja.

“Intinya dengan dapat award ini, lebih tingkatkan aja kinerja @poldasumaterautara berikan rasa aman kepada masyarakat Sumut ini ❗soalnya taula yakan kriminal saat ini..terutama dikota Medan ini Uda super parah bapak2 skalian 👏,” tulis akun bang****.

Namun, banyak juga yang pertanyakan penghargaan itu. Sedangkan kondisi di Kota Medan begal merajalela saat ini.

Seperti yang ditulis purba*** “Begal, geng motor tolong dulu diberantas. Baru masyarakat bangga. Yg bangga itu polisi, kami blm”

Netizen lainnya juga pertanyakan bagaimana cara penilaian yang dilakukan terkait penghargaan itu

“Penilaian nya darimana ya & siapa juga yg menilai 😂 begal & geng motor semakin merajalela,preman & narkoba semakin tak terkendali,ditambah lagi masih ada oknum2 yg tidak melayani masyarakat dgn sepenuh hati 😁🙏🏻,” tulis Ilham****.

Kementar lain juga dituliskan quiri****. Ia mengganggap penghargaan itu tidak fair dan berbanding terbalik dengan kenyataan.

“(Maaf) kesannya… Dari kalian untuk kalian sendiri penghargaannya. Gak fair. Kalo dari rakyat NKRI bisa dibilang mayoritas apatis dengan hasil kerja Bapack2 sejauh ini. Kasus Sambo, kasus Teddy M, kasus Mario D, kasus bandar2 judi online, kasus bandar2 narkoba, kasus2 bisnis “sampingan” dalam Lapas dll. Kenyataan itu pahit memang… mohon supaya jadi masukan positif dan mohon maaf kalo ada kata2 tak berkenan. Terima kasih,” tulis akun quiri****.

Begitu juga dengan akun riandy**** yang menuliskan “Koq bisa pak??..padahal bnyak kasus dan kejahatan belum terselesaikan..terutama begal dan curanmor .. premanisme”.

Terkait penghargaan itu, anggota DPR RI, Junimart Girsang mengatakan apa sesungguhnya dasar Kompolnas memberikan penghargaan yang menurut saya bukan ranah mereka memberikan penghargaan dengan semangat euforia begitu. Ini patut dipertanyakan karena tidak sesuai dengan fakta.

“Pengungkapan kasus minim dan tidak transparan seperti kasus dugaan bunuh diri seorang anggota Polri di Samosir, dugaan penggelapan barbuk narkoba serta makin maraknya transaksi narkoba, judi belum lagi begal yang semakin marak, dumas yang jalan ditempat dan beberapa perilaku anggota dan pamen Polri yang viral,” kata Junimart, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya, Kapolda Sumut wajib dievaluasi kerjanya yang dominan pencitraan dan segera dicopot bukan mendapat apresiasi dengan penghargaan.

“Saya menduga ini pola subjektifitas terselubung untuk menaikkan kelasnya. Kapolda harus dievaluasi. Lihat tanggapan warga di media sosial, itu suara yang nyata, seharusnya Kapolda dicopot bukan malah dapat pengghargaan,” pungkas Junimart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *