“Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji: Kebijakan ini diambil untuk pemerataan pelayanan publik sekaligus menjadi bagian dari rencana jangka panjang menuju calon daerah otonomi baru atau DOB”
Mata Hukum, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan pengembangan pusat perkotaan baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji kepada wartawan di Kantor Bappedalitbang, Cibinong pada, Jumat 24 Oktober 2025.
“Kebijakan ini diambil untuk pemerataan pelayanan publik sekaligus menjadi bagian dari rencana jangka panjang menuju calon daerah otonomi baru atau DOB”, ungkap Bambam
Dalam kesempatan tersebut Bambam juga menjelaskan, langkah tersebut harus dijalankan tanpa harus lagi menunggu dicabutnya moratorium pemekaran DOB oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemkab berkewajiban membangun daerah pertumbuhan atau kota baru guna melayani masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan Cibinong.
“Pak Bupati menekankan bahwa sarana dan prasarana harus disiapkan sejak sekarang. Infrastruktur untuk pusat perkotaan baru tidak akan menunggu moratorium dicabut,” ujar Bambam
Dua kawasan prioritas telah diidentifikasi, yaitu Cigudeg untuk Bogor Barat dan Jonggol-Sukamakmur untuk Bogor Timur yang diproyeksikan menjadi kota kembar atau twin city.
Kajian perencanaan masih berlangsung dan rencananya akan rampung awal tahun. Bambam menambahkan, pembangunan kawasan perkotaan baru tersebut bertujuan untuk pemerataan pelayanan.
Dengan luas wilayah mencapai 40 kecamatan, Kabupaten Bogor tidak dapat lagi bergantung pada satu pusat pemerintahan saja. Sebab, selama ini pelayanan hanya berpusat di Cibinong. Jarak tempuh terlampau jauh dari barat ke tengah dan timur itu bisa memakan waktu 5–6 jam. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendorong pemerataan dan percepatan pelayanan publik melalui pusat pertumbuhan kota baru tersebut. Apalagi, masyarakat juga sudah sering menyampaikan aspirasinya terkait pelayanan.
Selain melibatkan masyarakat melalui forum dengar pendapat, Pemkab Bogor juga menggandeng DPRD untuk menyelaraskan aspirasi publik dan arah kebijakan.
Kajian teknis, kebutuhan anggaran, serta tahapan eksekusi disiapkan sebagai dasar perencanaan sebelum diterapkan di lapangan. Bambam menyebut Pemkab turut menggandeng Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia untuk memastikan penataan wilayah mengikuti kaidah perencanaan kota yang baik.
Ketua IAP, Hendricus Andy Simarmata, menyatakan pembentukan pusat kota baru diperlukan agar pertumbuhan wilayah tidak lagi berjalan organik dan semrawut. Ia mencontohkan kawasan-kawasan lama yang berkembang tanpa konsep sehingga padat dan tidak efisien dalam pelayanan publik.
“Dengan atau tanpa DOB, Kabupaten Bogor harus membagi wilayah. Karena kalau semuanya dilayani dari Cibinong, itu tidak efisien dan masyarakat di wilayah jauh tidak terlayani optimal,” ucap Andy. Andy menambahkan, pembagian pusat kota baru juga bertujuan mencegah ketimpangan ekonomi antarwilayah. Menurut kajiannya, mesin ekonomi di wilayah Bogor Barat dapat digerakkan oleh sektor wisata. Sementara Bogor Timur dapat mengembangkan konsep agriculture city yang terhubung dengan pusat-pusat industri kawasan timur.
Dengan adanya pusat pemerintahan atau kota baru, menurutnya, ke depan semua harus efisien, hemat lahan, terjangkau, serta memiliki mesin ekonomi yang jelas.