“Dubes Junimart: Program kerja dalam pemerintahan Prabowo Subianto tidak muluk-muluk dan realistis terbukti bisa langsung dirasakan oleh anak bangsa seperti program MBG, GAKKUM yang menghidupjadikan kembali HUKUM sebagai PANGLIMA”
Mata Hukum, Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meluncurkan buku berjudul “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” .
Buku tersebut diluncurkan dalam diskusi publik yang digelar di Parle Resto, Senayan Park, Jakarta pada, Minggu 15 Februari 2026.
Buku karya jurnalis senior Joseph Osdar ini menghadirkan gambaran tentang praktik politik yang bekerja dalam senyap, tanpa panggung, tanpa sensasi, dan tanpa kebutuhan untuk mempertontonkan konflik.
“Buku ini merekam bagaimana politik sesungguhnya bekerja. Tidak selalu di depan kamera, tidak selalu di panggung besar, dan tidak selalu melalui pernyataan keras atau populis. Politik akal sehat justru sering hadir dalam ruang-ruang sunyi, dalam keputusan-keputusan yang tidak populer tetapi penting bagi bangsa,” ujar Bamsoet saat diskusi publik dan peluncuran buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung.”
Peluncuran buku ini dihadiri sejumlah tokoh antara lain Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Menkomdigi RI Meutia Hafid, Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang.
Selain itu hadir juga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Anggota Komisi III DPR RI F-PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy, Mantan Ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie, Mantan Dubes Indonesia untuk Singapura Suryopratomo, Komut Pertamina Iwan Bule, Direktur Pertamina Simon Aloisius Mantiri, Pengusaha Jerry Hermawan Lo, Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman, Mantan Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua Dewan Pembina KADIN Indonesia Didik J. Rachbini, Tokoh PAN Soetrisno Bahir, Rocky Gerung, Akbar Faisal serta Pakar Politik Effendi Gazali.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, salah satu pesan utama buku ini adalah pentingnya kedewasaan dalam mengelola perbedaan. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan keniscayaan. Namun, kualitas demokrasi ditentukan oleh cara para elite mengelola perbedaan itu.
“Kita lihat kemampuan Presiden Prabowo merangkul, menjembatani untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada demi kepentinhan bangsa. Siapa yang tidak kenal misalnya Tom Lembong dan Hasto, yang berseberangan ketika Pilpres. Tetapi tiba-tiba kita dihentakkan oleh suatu keputusan, Tom Lembong dikasih abolisi, Hasto dikasih amnesti. Itulah yang ingin kita gambarkan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap peluncuran buku ini dapat memperkaya diskursus publik mengenai praktik politik yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa, sekaligus menjadi penanda bahwa demokrasi Indonesia memiliki alternatif narasi selain politik panggung dan kegaduhan.
“Karena pada hakekatnya Pemimpin itu merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Mendidik, bukan membidik. Membina, bukan menghina. Mencari solusi, bukan mencari simpati. Serta membela, bukan mencela,” tegas Bamsoet.
Dalam buku ini, sang penulis Joseph Osdar menjadikan Bamsoet sebagai narasumber utama. Osdar menempatkan Prabowo dan Bamsoet sebagai contoh praktik politik rasional di tengah budaya politik yang sering kali emosional dan reaktif. Politik akal sehat, sebagaimana digambarkan dalam buku, adalah politik yang memahami kapan harus berbicara dan kapan harus bekerja. Termasuk memahami bahwa perbedaan pandangan dan kepentingan dalam demokrasi merupakan keniscayaan.
“Demokrasi tidak akan rusak karena perbedaan, tetapi Ia bisa rusak karena ketidakmampuan mengelola perbedaan. Politik tanpa panggung adalah politik yang tidak sibuk memperlebar jarak, tetapi berupaya menjembatani kepentingan demi stabilitas nasional agar investasi tumbuh, dunia usaha berkembang,” tegas Osdar.
Buku ini juga menyoroti bagaimana relasi politik yang dibangun atas dasar saling menghormati peran kelembagaan mampu menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Menurut Osdar, hubungan politik yang sehat tidak harus selalu diekspresikan melalui koalisi formal atau pernyataan publik yang demonstratif.
“Terpenting dalam politik adalah kejelasan tujuan dan komitmen kebangsaan. Ketika tujuan nasional menjadi titik temu, maka ego personal dan kepentingan jangka pendek harus dikesampingkan,” jelas Osdar.
Sementara Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Italia, merangkap Malta, Siprus, dan San Marino, Prof. Dr. Junimart Girsang memandang bahwa Kepemimpinan Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto model leadership Spiritual .
“Sangat menarik dan realistis wajib kita dukung penuh dengan menggelorakan semangat bergotong-royong. Semangat membangun diplomasi kerjasama positif tanpa lelah dengan dunia luar/ internasional secara langsung model Bung Karno telah lahir kembali di Indonesia”, tutur junimart kepada wartawan dikutip pada, Senin 16 Februari 2026.
Program kerja dalam pemerintahan Prabowo Subianto lanjut Dubes Junimart, tidak muluk-muluk dan realistis terbukti bisa langsung dirasakan oleh anak bangsa seperti program makan bergizi gratis (MBG) , penegakkan hukum (GAKKUM) yang menghidupjadikan kembali HUKUM sebagai PANGLIMA.
“Dua contoh terobosan ini menjadi impian rakyat sejak puluhan tahun yang lalu. Pola kerja Presiden Prabowo adalah MAN IN ACTIONS, not Man in Thought. Ini sudah terbukti, bukan EUFORIA”, ungkap Junimart.
Hal senada diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung. Ia menegaskan bahwa politik tidak boleh semata-mata diukur dari elektabilitas, melainkan harus berangkat dari etika dan moralitas. Ia menilai, dalam diri Prabowo Subianto terdapat sense of keperwiraan yang tercermin dalam sikap dan keputusan politiknya, termasuk saat menghadapi momentum krusial pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019.
“Waktu itu Pak Prabowo minta masukan apa yang perlu disampaikan di debat. Saya sarankan beliau membawa buku The Great Disruption karya Francis Fukuyama dan menanyakan kepada Pak Joko Widodo bagian mana yang menarik. Itu untuk menguji kedalaman literasi kepemimpinan,” ujar Rocky.
Rocky menilai strategi tersebut secara politik berpotensi memberi keuntungan elektoral besar. Namun ia melihat Prabowo memilih jalan berbeda dengan tidak menggunakan pendekatan yang bisa mempermalukan lawan di atas panggung debat.
“Beliau menolak karena tidak ingin menghina Presiden Jokowi di panggung. Di situ saya melihat ada etika dan moralitas yang didahulukan. Politik bagi beliau bukan sekadar soal menang, tetapi juga menjaga martabat,” papar Rocky. (*)